SULTENG RAYA- Pemerintah daerah diimbau mendorong program pro-rakyat seperti Gerakan Pasar Murah (GPM), menunda acara seremonial yang mewah, menghindari sikap “flexing” kemewahan pejabat, menunda perjalanan dinas ke luar negeri, serta memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavia pada arahan terkait perkembangan situasi nasional terkini, sekaligus rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025.
Dimana Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, bersama Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palu mengikuti pertemuan virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Selasa (2/9/2025), dari ruang kerja Wali Kota Palu.
Dalam paparannya, Mendagri menyebutkan bahwa sejak 25 Agustus 2025 tercatat 107 titik aksi di 32 provinsi.
Aksi-aksi tersebut dipicu oleh sejumlah isu, antara lain tuntutan pembatalan kenaikan tunjangan DPR, desakan transparansi gaji, hingga penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Menanggapi kondisi ini, Mendagri menjelaskan langkah-langkah strategis yang telah diambil Presiden, antara lain menggelar rapat kabinet internal, bertemu dengan tokoh agama, ormas, serta pimpinan lembaga tinggi negara.
Selain itu, Forkopimda di daerah juga diminta melakukan deteksi dini, memperkuat koordinasi pusat-daerah, serta membedakan antara demonstrasi damai dengan aksi yang berujung pada kekerasan.
Mendagri Tito juga menginstruksikan para kepala daerah untuk segera mengadakan rapat Forkopimda guna memperkuat koordinasi, melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan ormas dalam menjaga situasi tetap kondusif, serta menggelar doa bersama untuk mendinginkan suasana.
“Segera perbaiki fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan untuk menghindari trauma masyarakat,” tegas Mendagri.
