Ketika kebijakan penghapusan kuota impor memicu gejolak seperti aksi protes, inflasi harga, atau konflik antar kelompok, pemerintah sering kali lambat dalam merespons. Tidak adanya juru bicara yang kredibel, saluran komunikasi resmi yang aktif, atau strategi manajemen isu membuat kebijakan tersebut semakin tidak populer. Dalam situasi krisis, komunikasi harus bersifat cepat, terbuka, dan menenangkan publik, bukan justru memperkeruh suasana.
Studi Kasus: Penghapusan Kuota Impor Pangan
Salah satu contoh yang bisa dijadikan referensi adalah kebijakan penghapusan kuota impor beras dan gula di Indonesia. Meskipun tujuannya adalah menjaga stabilitas harga dan pasokan, kebijakan ini ditentang oleh petani lokal karena dianggap menurunkan harga jual dan mematikan produk domestik. Kementerian terkait sering kali memberikan pernyataan yang teknokratik, tanpa pendekatan kultural dan sosial. Hal ini menimbulkan jarak antara pengambil kebijakan dan kelompok terdampak.
Jika komunikasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif—misalnya melalui forum dialog dengan petani, penyuluhan melalui media lokal, dan keterlibatan tokoh masyarakat—maka resistensi kemungkinan besar dapat ditekan. Namun kegagalan membangun komunikasi dua arah membuat kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai ancaman, bukan solusi.
Rekomendasi Strategis
