Dampak Efisiensi Anggaran
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo menuai kritik dan menyebabkan keributan di ruang publik. Pasalnya, efisiensi tersebut diduga turut memangkas layanan publik. Semisal pemangkasan anggaran yang dihadapi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Pemangkasan lainnya di Kemendiktisaintek ialah anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menyusut dari Rp14,69 triliun menjadi hanya Rp1,31 triliun. Menurut keterangan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, KIP seharusnya tidak terkena efisiensi karena program tersebut bersifat esensial. Biaya kuliah juga berpotensi naik lantaran efisiensi anggaran pendidikan.
