SULTENG RAYA- Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM menitipkan pesan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur baru Sulawesi Tengah periode 2025-2030, Anwar Hafid dan dr. Reny A. Lamadjido yang telah dilantik kemarin, Kamis (20/2/2024) oleh Presiden Prabowo Subiyanto, di Monas, Jakarta agar memperhatikan dunia pendidikan sebagai lembaga pencetak Sumber Daya Manusia.
Indonesia tidak akan bisa mencapai Indonesia Emas di Tahun 2045 jika generasi mudanya tidak mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Indonesia Emas hanya bisa dicapai jika Sumber Daya Manusianya unggul melalui layanan pendidikan yang baik, disertai layanan kesehatan yang memadai.
Sekalipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, di tahun 2024 mencapai 72,24. Angka tersebut kata Prof Rajindra menunjukan kinerja Pemerintah Sulawesi Tengah begitu serius di sektor pendidikan dan kesehatan, namun tidak bisa berpuas diri di situ, karena masih ada sejumlah catatan yang mesti dituntaskan.
Saat ini masih banyak generasi muda Sulawesi Tengah terhenti proses pendidikannya karena faktor ekonomi, inilah yang harus dituntaskan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur baru Sulawesi Tengah. Meskipun pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk membiayai para generasi muda agar bisa sekolah dalam bentuk KIP Sekolah dan KIP Kuliah, namun itu belum bisa mengakomodir semua.
Nyatanya masih banyak anak-anak muda di kabupaten yang harus pupus harapannya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena terkendala pembiayaan dan tidak diakomodir oleh KIP Kuliah. Di sinilah sebut Prof Rajindra, peran pemerintah daerah dibutuhkan, termasuk gubernur dengan menyediakan anggaran beasiswa bagi mereka yang tidak diakomodir oleh KIP Kuliah.
“Jika pemerintah tidak memiliki anggaran, bisa memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, meminta CSR perusahaan yang ada untuk digunakan sebagai beasiswa, kita tau begitu banyak perusahaan di Sulawesi Tengah ini, jangan hanya mencari kekayaan dengan mengeruk sumber daya alamnya, namun masyarakat sekitarnya diabaikan,”sebut Ketua APTISI Sulteng ini, Kamis (20/2/2025).
Selain itu, pemberdayaan bagi mahasiswa yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kewirausahaan juga harus bisa menjadi perhatian bersama, karena mereka ini bisa menjadi kader-kader pengusaha di masa depan jika mendapat bimbingan yang benar.
Jika sejak dari kampus mereka sudah ditempa menjadi pengusaha, besar kemungkinan saat keluar dari kampus tidak lagi berminat menjadi PNS, namun lebih memilih mengembangkan pengetahuan bisnis yang mereka dapatkan di dalam kampus dan membuka usaha sendiri.
Jika itu terjadi, maka secara otomatis tidak lagi menjadi beban pemerintah dan keluarga, karena begitu keluar kampus tidak lagi menjadi pengangguran karena sudah punya skill sebagai pengusaha.
“Salah satu ciri daerah atau negara maju itu, banyak warganya bergerak dalam bidang kewirausahaan, kenapa tidak anak-anak muda kita yang di kampus kita dorong menjadi pengusaha,”sebut Prof Rajindra.
Namun yang menjadi kendala selama ini adalah faktor modal pendanaan yang selalu menjadi momok bagi mereka, di sisi lain kampus juga memiliki pendanaan yang sangat terbatas, apa lagi kampus swasta. “Sekali lagi, tentu kami sangat mengharapka bantuan dari pemerintah daerah, baik itu bersumber dari CSR maupun dana pemerintah sendiri untuk memodali mereka (Mahasiswa UKM Kewirausahaan),”harap Prof Rajindra. ENG
