SULTENG RAYA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, hingga 31 Maret 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan menggembirakan yakni 11,81 persen atau Rp4,8 triliun dari pagu Rp29,1 triliun, ditopang oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat (BPP) 28,80 persen dan peningkatan transfer ke daerah (TKD) sebesar 5,49 persen.
Penyaluran TKD sebesar Rp3,72 triliun atau 20,28 persen, capaian itu lebih tinggi dibandingkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3,52 triliun atau 17,7 persen.
Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Yuni Wibawa, mengatakan, realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp803,2 miliar atau tumbuh 48,31 persen (%) year on year (yoy), juga belanja pegawai sebesar Rp696,2 miliar atau tumbuh 41,75% yoy.
“Untuk TKD, telah tersalur sebesar Rp3,72 triliun, tumbuh 5,49% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik,” katanya dalam konferensi pers yang digelar di Aula DJPb Sulteng, Jalan Tanjung Dako, Kota Palu, Selasa (30/4/2024).
Selanjutnya, kata dia, kinerja penyaluran DAK non fisik mampu tumbuh positif dibandingkan dengan periode tahun anggaran yang lalu (TAYL) karena membaiknya sarat salur yang diajukan Pemda.
Kemudian, penyaluran dana desa (DD) di 2024 digunakan untuk dana bantuan langsung tunai (BLT) penanganan penduduk miskin ekstrim, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Sementara itu, untuk realisasi pendapatan Negara regional Sulteng menunjukan kinerja yang positif dengan pertumbuhan sebesar 17,64% yoy. Realisasi kumulatif pendapatan negara yang telah mencapai Rp2,7 triliun atau 23,61 persen dari pagu pendapatan negara.
“Capaian yang baik itu melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode 2021. Hal ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan Rp2,22 triliun, kinerja perekonomian Sulteng yang baik, aktivitas konsumsi dan produksi yang terjaga, serta kinerja penerimaan PNBP yang tumbuh tinggi,” tutupnya. RHT