SULTENG RAYA – Penilaian Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sedang memasuki tahapan penilaian yang kedua dari tiga tahapan penilaian.
Pada penilaian tersebut Kota Palu dan Kabupaten Sigi terpilih masuk nominasi dari 13 kabupaten/kota se-Sulteng.
Sehubungan dengan itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulteng Tenny C. Soriton, Sekretaris Irmawati, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan stunting, Kartini, beserta anggotanya melakukan pertemuan dengan tim dewan juri ibangga award 2024 di ruang pola Perwakilan BKKBN Sulteng, Selasa (2/4/2024).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Jumat (5/4/2024), agenda pertemuan diawali dengan penentuan ketua dewan juri yang disepakai dari lima anggota dewan juri. Selanjutnya dilakukan penilaian profil ibangga Sigi dan Palu. Profil ibangga award berisi kriteria intervensi program kegiatan terhadap 17 variabel ibangga yang dibuktikan dengan data dukung.
Adapun Dewan Juri terdiri atas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulteng, Irwan, Staf Ahli Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulteng, Hasjman Syamsul, serta Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Syamsuddin, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya, Ruwayah, dan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya, Muhammad Rosni.
Kaper Tenny juga berpesan, penilaian itu harus dilakukan sebaik mungkin. “Silahkan Bapak-Ibu nilai dengan sebaik-baiknya sampai batas waktu yang ditentukan,” ujar Kaper Tenny.
Setelah dilakukan penilaian pada dokumen profil ibangga, tim juri akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan terkait data dukung dari 17 variabel ibangga yang dilaksanakan di Sigi pada 3 Maret 2024 dan Palu pada 4 Maret 2024.
Penilaian iBangga Award 2024 dibagi menjadi 3 tahapan penilaian dan pemenang iBangga Award tingkat Provinsi akan diseleksi lebih lanjut di tingkat nasional. Profil pemenang ibangga akan dikirim ke Jakarta paling lambat 19 April 2024. */JAN