RAYA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan () Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, realisasi mengalami pertumbuhan 28,09 persen per Februari 2024 dibanding Februari 2023.

Realisasi tersebut, ditopang oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat (BPP) dengan persentase 41,60 persen dan peningkatan ke daerah (TKD) sebesar 23,98 persen.

“Penyaluran TKD sebesar Rp2,68 triliun atau 14,63 persen dari pagu, capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp2,16 triliun atau 10,9 persen,” kata Kepala Kanwil DJPb, Yuni Wibawa, Rabu (27/3/2024).

Pada TKD yang telah tersalur sebesar Rp2,68 triliun itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik mampu tumbuh positif dibandingkan dengan periode tahun anggaran yang lalu (TAYL) karena membaiknya sarat salur yang diajukan Pemda.

“Penyaluran dana desa di 2024 digunakan untuk dana BLT penanganan penduduk miskin ekstrim, pembangunan desa dan masyarakat desa,” katanya.

Sementara itu, realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp538,2 miliar atau tumbuh 125,61 persen yoy, juga belanja pegawai sebesar Rp335,3 miliar tumbuh 11,58 persen yoy.

Menurutnya, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain; Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja TKD dan telah terealisasi sebesar Rp3,19 triliun sebesar 16,61 persen.

“Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp222,45 miliar atau 11,41 persen. Fungsi pendidikan telah terealisasi sebesar Rp169,39 miliar 10,58 persen dan sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, , dan Kementerian PUPR,” katanya.

Selanjutnya, Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp27,35 miliar atau secara persentase 13,10 persen. Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp1,26 miliar dengan persentase 6,86 persen. RHT