SULTENG RAYA – Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dan rombongan didampingi sejumlah pejabat Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog melakukan sidak harga beras di Pasar Manonda, Kota Palu, Selasa (26/3/2024).
Yeka mengatakan, secara umum, ketersediaan beras di pasar itu cukup mempuni. Hanya saja, tingginya harga masih menjadi soal.
“Barang tersedia, namun harganya tidak bisa lagi sesuai dengan HET Pemerintah, untuk beras lokal yang pantauan kami paling rendah Rp15.000 per kilogram (kg), paling tinggi tadi Rp17.000 per kg, tergantung kualitasnya,” katanya kepada awak wartawan.
Namun demikian, kata Yeka, harga tersebut sudah berangsur turun. Hal itu erat kaitannya dengan akselerasi beras SPHP yang dilakukan Bulog di Kota Palu sehingga harga beras premium mampu di tekan untuk bertahan bahkan turun.
Namun demikian, pihaknya juga memberikan catatan ihwal pengawasan penyaluran beras SPHP itu. Karena SPHP merupakan subsidi dan harganya murah di pasar, maka sangat rawan disalahgunakan oleh pedagang nakal, menjual dengan harga diluar ketentuan, hingga mengoplos.
“Efektifitas beras SPHP ini harus dievaluasi untuk strategi berikutnya. Ombudsman memiliki catatan-catatan potensi-potensi untuk menyalahgunakan penyaluran beras SPHP. Yang tadinya dijual sesuai ketentuan pemerintah, tapi dijual menjadi harga beras premium. Kedua, dioplos dengan beras lainnya, dan dijual menjadi beras komersil,” katanya.
“Nah, ini persoalannya sehingga gencarnya penyaluran Bulog dalam melakukan stabilisasi tidak menurunkan harga, jangan-jangan ini penyebabnya. Dan saya sudah menyampaikan ke Bulog untuk melakukan evaluasi terkait ini,” ujarnya menambahkan.
Selain melakukan sidah di pasar, rombongan Ombudsman RI juga melakukan serangkaian kegiatan diantaranya melakukan penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Nunu, Kota Palu, dan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di gudang Bulog, di Kelurahan Tondo. RHT
