SULTENG RAYA – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, berharap masyarakat Kota Palu taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sampah.
Hal tersebut Wali Kota Hadianto sampaikan saat kunjungan di sejumlah kelurahan bertemu dengan perwakilan masyarakat pada Sabtu dan Ahad (3-4/1/2024).
Seperti biasanya, kunjungan didampingi sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota Palu itu, dalam rangka mendengarkan langsung aspirasi, saran, masukan, hingga keluhan masyarakat.
“Pembayaran PBB dan retribusi sampah ini untuk optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Karena dengan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi tersebut, banyak hal yang dapat dilakukan, seperti menaikkan gaji RT dan RW yang tadinya Rp150 ribu kini menjadi Rp750 ribu,” jelas Wali Kota Hadianto, Sabtu (3/1/2024).
Begitupun, kata dia, gaji Satgas Pancasila, Kader Posyandu, pegawai honorer di lingkup Pemkot Palu, hingga berkaitan dengan kesehatan, peningkatan ekonomi melalui bantuan usaha masyarakat, dan lainnya dapat dilakukan.
“Semua kita kuatkan. Mumpung saya jadi wali kota. Supaya ketika saya tidak jadi wali kota, kalau dia turunkan, marah nanti masyarakat. Jangan kita diam. Bukan waktunya lagi masyarakat untuk diam-diam,” ungkap wali kota.
Ia mengatakan, hutang PBB pada 2022 sebesar Rp90 miliar dan 2023 mencapai Rp70 miliar.
“Coba kalau itu semua masuk, sekitar Rp160 miliar kita dapat. Itu masih PBB, belum yang lain. Jadi mumpung saya jadi wali kota, kita kasih gagah memang urusan itu. Supaya siapapun jadi wali kota berikut, jangan salah-salah,” lanjut wali kota.
Ia menuturkan, beberapa perwakilan negara lain datang ke Kota Palu, seperti dari Republik Ceko, Maroko, Australia dan Jerman.
“Mereka kagum dengan kondisi Kota Palu, padahal kota ini belum lama dilanda bencana tahun 2018 silam,” tuturnya.
Sejumlah kelurahan sempat dikunjungi pekan ini, yakni Watusampu, Ujuna dan Boyaoge pada Sabtu (3/1/2024). Kemudian, Kelurahan Pantoloan Boya, Pantoloan Induk dan Baiya pada Ahad (4/1/2024). HGA
