RAYA – Pemerintah Sulawesi Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng menyebut realisasi penerimaan asli daerah (PAD) sektor kelautan-perikanan pada 2023 melampaui target alias di atas 100 persen.

“Tahun anggaran 2023, realisasi PAD kembali ke trend pertumbuhan positif. Malah melonjak dari realisasi 83,53 persen di 2022 menjadi 102,51 persen di 2023. Nominalnya sebesar Rp15,159 miliar,” kata Kepala DKP Sulteng, Moh Arif Latjuba, Senin (8/1/2023).

Secara tidak langsung, kata dia, DKP Sulteng memberikan andil sangat positif terhadap misi peningkatan fiskal daerah yang selama ini digaungkan oleh Gubernur Sulteng.
“Kondisi tersebut berlangsung sejak 2018, kemudian berlanjut ke 2019, 2020 dan 2021 hingga 2023,” katanya.

Arif mengungkapkan, tahun lalu, pihaknya terus berupaya untuk mendapatkan sumber potensi PAD yang berkaitan dengan model keputusan gubernur yang perizinannya masih menjadi kewenangan pemerintah daerah yakni penetapan perizinan reklamasi setelah mendapatkan perizinan kesesuaian pengelolaan ruang laut dari pemerintah pusat.

Strategi tersebut mampu mendongkrak capaian realiasi PAD sebagaimana yang dibebankan kepada dinas pada penetapan APBD 2023. Kontribusi PAD dari sektor kelautan dan perikanan hampir separuhnya dari andil penjualan hasil produksi pabrik es balok. Selain itu, kontribusi dari hasil penyewaan cold storage di beberapa UPT yang berada di beberapa kabupaten, termasuk penjualan produk hasil usaha daerah dan sebagainya.

Kontribusi lainnya yakni bersumber dari penerapan keputusan gubernur tentang reklamasi yang masih dalam kewenangan pemerintah daerah, yaitu dari jarak 0 hingga 12 mil laut.

“Ini gambaran yang harus kami sampaikan kalau DKP Sulteng sudah berupaya semaksimal mungkin untuk terus menggenjot penerimaan daerah dan tentunya juga mendukung daripada visi misi Gubernur untuk bagaimana bisa mendukung peningkatan fiskal daerah,” kata Arif Latjuba.

Untuk memaksimalkan upaya penggalian sumber-sumber potensi PAD, lanjutnya, DKP Sulteng akan menerapkan kebijakan ekstensifikasi penerimaan daerah agar trend-nya terus tumbuh positif.
“Paling tidak kita bisa mencapai target sebagaimana yang diberikan kepada DKP di 2024. Walau target yang diberikan sebesar Rp7 miliar, tapi kami optimistis bisa tercapai di akhir tahun 2024,” tutupnya. */RHT