SULTENG RAYA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan Stakeholder Engagement Kemenkeu Satu di Aula Bandara Mutiara Kota Palu, Senin (7/8/2023).
Giat itu dihadiri langsung Anggota DPR RI Komisi XI, Muhidin Said yang ikut memberikan arahan. Disamping itu, peserta yang hadir merupakan pelaku usaha dari pelbagai asosiasi seperti Kadin, Hipmi, dan Gepensi.
Kepala Perwakilan Kemenkeu di Sulteng dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulteng, Yuni Wibawa, mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dengan melek teknologi atau mulai memikirkan kelangsungan usaha yang ditopang oleh digitalisasi.
Sebab, kata dia, saat ini, peluang besar UMKM lokal ada pada pemanfaatan digital untuk meningkatkan penjualan, dan branding produk yang dihasilkan pelaku UMKM.
“Untuk itu, terus kami dorong digitalisasi ini. Sebab UMKM sendiri berkontribusi terhadap PDB sebanyak 60,5 persen serta penyerapan tenaga kerja hingga 96,9 persen dari total penyerapan tanaga kerja nasional. UMKM menjadi magnet bagi siapa saja untuk terlibat dalam pengembangan dan pemberdayaan. UMKM terbukti masih cukup tangguh dalam menghadapi berbagai kondisi kritis,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, salah satu upaya meningkatkan kapasitas UMKM adalah dengan mengajak UMKM untuk menempatkan dana pada perbankan, koperasi, dan lembaga non perbankan melalui skema pembiayaan bersubsidi (KUR dan ultra mikro).
Kata dia, dari data SIKP, KUR di Sulteng per 3 Agustus 2023 terealisasi Rp1,57 triliun dengan 41.714 debitur. Sedangkan untuk ultra mikro di Sulteng sebesar Rp6,7 miliar dengan 15.509 debitur.
“Porsi penyaluran KUR di Sulteng sangat rendah hanya 1,19 persen dari 132,57 triliun total penyaluran KUR-ultra mikro secara nasional. Masih ada peluang yang sangat besar untuk mengakses alokasi pembiayaan subsidi di daerah ini. Kami berharap para pelaku UMKM, bisa mengakses itu,” tutur Kakanwil Yuni Wibawa.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XI, Muhidin Said, mengatakan, UMKM sekarang mendapat suatu promosi yang luar biasa dari Kepala Negara, bahwa 60 persen belanja negara harus diperuntukkan kepada UMKM.
UMKM di Indonesia mencapai 99,9 persen dari total usaha, 97 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM dan memberikan kontribusi 61 persen terhadap PDB dan kontribusi terhadap invetasi lebih dari sekitar 50 persen. Meski demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk pengembangan UMKM, contoh konkretnya yakni pada kontribusi UMKM terhadap ekspor masih relatif kecil sekitar 14 persen,
Menurutnya juga, tantangan UMKM terbesar saat ini adalah perkembangan penggunaan teknologi informasi yang massif atau digitalisasi, hal itu tidak bisa di hindari dan mau tidak mau harus dipelajari.
Kata Muhidin, aktivitas online mengakibatkan banyak pemain baru dan meningkatkan persaingan, multichannel sudah mulai ditinggalkan, sekarang beranjak ke omnichannel.
“Potensi digitalisasi kita sangat besar pengguna internet 175,4 juta atau 64,9 persen, jadi berapa besar pengaruhnya terhadap keberlanjutan usaha. Jangan kita ketinggalan, selalu masih tradisional, kalau berbasis data, UMKM kita sudah pasti ketinggalan. Ada peluang-peluang usaha di jagat maya yang banyak,” tutup Muhidin Said. RHT
