SULTENG RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat penyaluran kredit murah dalam kredit subsidi pemerintah (KUR dan UMi) masih rendah di triwulan I 2023.
Hal itu dinilai wajar karena pola yang terbangun setiap tahun, intensitas penyaluran pembiayaan akan ekspansif di medio tahun berjalan (triwulan II dan triwulan III, red).
Kepala OJK Sulteng, Triyono Raharjo, menjelaskan, triwulan I 2023, kredit perbankan yang sudah disalurkan di Sulteng Rp329 miliar yang diberikan kepada 5.751 debitur.
“Desember 2022, portofolio sudah mencapai Rp700,4 miliar. Kalau dilihat sekilas memang menurun, tapi ini baru triwulan pertama yang berarti masih terus berjalan,” kata Triyono dalam konferensi pers ‘Jurnalis Update’ di salah satu Coffe Shop di Kota Palu, Selasa (9/5/2023).
Kepala OJK Sulteng meminta perbankan penyalur meningkatkan penawaran sehingga kredit subsidi dapat dimanfaatkan debitur untuk mengembangkan usaha. Sebab, lanjutnya, tahun ini Pemerintah sendiri mengalokasikan subsidi sebesar Rp450 triliun seluruh Indonesia.
TANTANGAN SOSIALISASI
Triyono juga membeberkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama baik OJK maupun lembaga perbankan. Sosialisasi menjadi peran utama untuk akselerasi kredit subsidi kepada masyarakat, khususnya untuk daerah-daerah terpencil.
“Yang menjadi PR dari pantauan kami saat datang di beberapa daerah, setiap tempat banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses KUR. Itu yang terjadi, yang terinformasi kepada masyarakat seolah-olah bahwa mereka tidak bisa, padahal banyak faktor penentu seperti punya record yang baik yakni karakter debitur dalam pembiayaan, usahanya minimal berjalan enam bulan, kemampuan membayar, dan prinsip kehati-hatian lainnya,” jelas Triyono.
“Kami juga berusaha untuk terus memantau perkembangan kredit KUR di Sulteng, harapannya harus terus baik dan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan. Ini PR kami juga,” ujarnya menambahkan. RHT
