RAYA – Kabupaten Parigi Moutong () genap berusia 21 tahun. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten tersebut dilaksanakan melalui upacara bendera di halaman Kantor Bupati Parmout, Senin (10/4/2023).

Diusianya ke-21, Pemda Parmout mengklaim telah banyak kemajuan yang dicapai. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Parmout, Badrun Nggai, SE ketika menyampaikan sambutan selaku inspektur upacara pada upacara tersebut.

Dalam sambutannya, Wabup mengatakan, yang patut disyukuri adalah pembangunan dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan di berbagai sektor selama kurun waktu sejak terbentuknya Kabupaten Parmout hingga saat ini.

Kata Wabup, ada beberapa capain yang telah dicapai, diantaranya adalah Kabupaten Parmout mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun berturut-turut yakni tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.

“Insya Allah di tahun 2023 ini, untuk opini tahun 2022 kita masih bisa meraih WTP untuk kelima kalinya. Saya berharap opini WTP tetap kita pertahankan untuk laporan keuangan yang baik di tahun tahun berikutnya,” ujar Wabup.

Lanjut Wabup, pada sektor kesehatan, Pemda Parmout telah melakukan intervensi penurunan angka stunting sesuai Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan angka Stunting di Indonesia pada tahun 2021-2024.

“Alhamdulillah berkat kerjasama seluruh stakeholder, Kabupaten Parigi Moutong setiap tahun terjadi penurunan angka stunting, sehingga di tahun 2022 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri karena dinilai berkinerja baik dalam menjalankan delapan aksi konvergensi penanganan stunting,”jelasnya.

Di sektor pendidikan kata Wabup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah meningkatkan upaya peningkatan kualitas  pendidikan daerah, meratakan pendidikan dan pengembangan kebudayaan meskipun masih banyak kendala yang ditemukan dalam hal pemerataan pendidikan bagi masyarakat, utamanya bagi mereka yang berada di daerah pelosok.

Olehnya kata Wabup, diperlukan perbaikan dan tata kelola agar dukungan yang optimal bagi pencapaian target bidang pendidikan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Selanjutnya kata Wabup, pada tanggal 31 Maret 2023 Pemerintah Pusat menyalurkan secara bertahap melalui penugasan Badan Pangan Nasional melalui perusahaan umum , bantuan berupa tujuh kilogram beras Bulog diberikan kepada masyarakat Kabupaten Parmout sejumlah 411, 4 ton dengan jumlah jiwa 41.140 Kelompok Penerima Manfaat (KTM) di 23 kecamatan 278 desa dan lima kelurahan.

“Bantuan Pangan ini diharapkan dapat meredam gejolak inflasi pangan dan mengurangi beban masyarakat berpendapatan rendah di tengah momentum puasa dan . Bantuan ini adalah tindaklanjut arahan bapak Presiden dalam upaya pengendalian inflasi,”harapnya.

Pada kesempatan itu, Wabup juga mengimbau kepada masyarakat yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan menuju kemandirian fiskal, maka diharapkan kepada masyarakat untuk taat membayar daerah untuk semua Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS, P3K, maupun honorer di lingkungan Pemda Kabupaten Parmout dan diharapkan dapat menjadi contoh dengan mengajak dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar taat membayar pajak daerah.

Pada kesempatan itu, Wabup didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kabupaten Parmout dan Manager SPHP Bulog Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan bantuan beras sejumlah 411,4 ton dengan jumlah jiwa 41.140 kelompok penerima manfaat yang tersebar di 23 kecamatan 278 desa dan lima kelurahan.

Selanjutnya dilakukan penanaman bibit durian oleh Bupati Parmout, H Samsurizal Tombolotutu Bersama sejumlah pejabat yang hadir di halaman bagian utara Kantor Bupati Parmout.

Sementara itu mantan Bupati Parmout dua periode, Drs H Longki Djanggola, MSi yang dimintai terkait peringatan HUT ke-21 Kabupaten Parmout mengatakan, sesuai dengan visi misi Pemda Parmout dari awal yakni menjadikan Kabupaten Parmout lebih unggul dan maju  telah banyak kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan masanya di masing-masing bidang.

Disinggung masih tingginya angka di Kabupaten Parmout, Longki mengatakan, hal tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Parmout tapi secara nasional juga terjadi hal yang serupa.

“Dimana-mana ada daerah Komunitas Adat Terpencil (KAT) pasti angka kemiskinan tinggi. Tidak usah kita salahkan siapa-siapa, kondisinya sudah seperti itu, keadaan alamnnya, masyarakatnya yang berdomisili di daerah terpencil begitu besar jumlahnya. Termasuk didukung lagi para nelayan kita yang belum berdaya,” jelasnya. AJI