SULTENG RAYA – Bendahara pengeluaran lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan negara akuntabel digelar Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) RI melalui Balai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Gowa, Kamis (9/3/2023).
Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palu, Imran Lataha, mengatakan, saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas untuk menyesuaikan dinamika perubahan semakin berkembang dan berubah sangat cepat.
Ia menilai, pelatihan tersebut bertujuan agar ASN dalam jabatan bendahara pengeluaran memiliki grade SDM mumpuni, berkualitas dan gesit menghadapi perubahan dalam generasi kerja 4.0.
“Melalui pelatihan ini, kompetensi bendahara pengeluaran diharapkan menjadi agen of change di tempat kerjanya masing-masing. Bukan hanya terampil dalam mengamati perangkat aturan perbendaharaan negara dan keuangan negara semata,tapi juga memiliki mindset dan culture set yang baik pola perilaku yang anti korupsi dan fraud,” kata Imran Lataha menyampaikan pesan Wali Kota Palu.
Menurutnya, pemerintahan yang bersih dan tata kelola baik, merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketaatan bendahara pengeluaran terhadap prosedur pengelolaan keuangan negara sesuai ketentuan, diharap mampu meningkatkan nilai audit ke arah yang lebih baik.
“Yang harus diingat para bendahara pengeluaran adalah if you don’t change you die. Jika kau tidak berubah maka kau akan tergilas. Karenanya, manfaatkanlah kegiatan berharga ini dengan terus berkonsultasi dan memaparkan permasalahan selama menjadi bendahara pengeluaran kepada Widyaswara yang notabene memiliki kapasitas mumpuni bidang pemeriksaan keuangan,” katanya.
Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan seorang pakar keuangan bernama Warren Buffet, pernah berkata dalam mencari seorang untuk dipekerjakan, maka carilah tiga kualitas yaitu integritas, kecerdasan dan semangat. Jika mereka tidak memiliki yang pertama yaitu integritas, maka dua lainnya malah akan menjerumuskan.
“Maka salahsatu fokus penting dalam pengelolaan keuangan negara yang baik adalah penguatan peran bendahara pengeluaran di daerah yang harus efektif. Karena itu, perlu upaya memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SIPP. Karena, keberadaan bendahara pengeluaran yang mengerti tentang SIPP diharap dapat memberi sistem peringatan dini serta meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PKN di instansi pemerintah,” ucapnya.
Ia menuturkan, pelatihan merupakan salah satu upaya meningkatkan kompetensi bendahara pengeluaran yang harus maju selangkah tentang informasi PKN pada instansinya.
“Wali Kota Palu (Hadianto Rasyid, red), berharap keberadaan bendahara pengeluaran di Kota Palu harus berperan mulai dari perencanaan hingga pelaporan,”ujarnya.
Ia juga berharap, peserta pelatihan tidak cepat berpuas diri, melainkan harus terus selalu mengembangkan potensi dan profesionalisme agar dapat meningkatkan kinerja dalam tugasnya masing-masing.
” Wali Kota Palu (Hadianto Rasyid, red), juga berpesan pada peserta Bimtek dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan seksama. Sehingga apa yang didapat dalam Bimtek ini dapat dimanfaatkan untuk membuka wawasan peserta agar dapat diaplikasikan di lingkungan kerja masing-masing,” tuturnya. HGA
