SULTENG RAYA-Universitas Tadulako (Untad) menjalin kesepakatan dan komitmen bersama dalam mengawal integritas demokrasi di Indonesia melalui kerja sama resmi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di ruang rapat senat UIN Datokarama Palu, Kamis (2/4/2026).
Dalam kerja sama tersebut, Untad menjadi salah satu dari tiga perguruan tinggi di Kota Palu yang dipercaya DKPP untuk bersinergi dalam penguatan etika penyelenggara pemilu. Selain Untad, dua perguruan tinggi lain yang terlibat adalah UIN Datokarama Palu dan Universitas Muhammadiyah Palu.
Rektor Untad, Prof. Dr. Ir. Amar ST., MT, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan demokrasi di era modern yang menuntut sinergi lintas sektor.
“Di dunia sekarang ini tidak ada lagi yang bisa berjalan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci untuk mengangkat marwah institusi sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi bangsa,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui implementasi program nyata di tingkat program studi. Salah satu bentuk implementasi yang diharapkan adalah keterlibatan mahasiswa dalam program magang di lembaga kepemiluan seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Melalui kerja sama ini kami ingin memberikan pengayaan pengetahuan kepada mahasiswa agar mereka memiliki pengalaman langsung dalam dunia kepemiluan dan pengawasan demokrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai benteng etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut persoalan etika.
“Benteng etika itu sesungguhnya ada di kampus. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan demokrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, DKPP terus menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan etika penyelenggara pemilu. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan lahir gagasan strategis yang mampu memperkuat sistem penegakan etika di tingkat nasional.
Penandatanganan kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi berkelanjutan antara DKPP dan perguruan tinggi guna menciptakan demokrasi yang lebih berintegritas, beretika, dan berkualitas di Indonesia. ENG
