Perekat Rakyat Sulteng.

Drive Unlimited Way

Enjoy a Spacious Driving Comfort

SDN 1 Beteleme Pungut Iuran Komite Rp 63 Ribu

ORANG TUA MURID RESAH

0 48

SULTENG RAYA – SDN 1 Beteleme Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara (Morut), memungut uang iuran komite sebanyak Rp63 ribu per kepala keluarga (KK).

Salah seorang orang tua murid yang enggan menyebutkan namanya mengaku resah dengan adanya pungutan itu. “Iuran komite ini sangatlah memberatkan kami, sepengetahuan saya bahwa setiap sekolah di Indonesia ini pemerintah sudah memberikan ke sekolah Biaya Operasional Sekolah (BOS) setiap tahun di sekolah, kenapa harus dipungut lagi uang iuran komite?,” tanya orang tua murid itu.

Menurutnya, uang iuran komite pemerintah memang tidak dilarang. Namun, kalau dipatok besarannya per bulan ini sudah melanggar Undang-Undang. 

Ketua Komite SDN 1 Beteleme, Drs. Elias Rumba yang ditemui Sulteng Raya membenarkan pungutan tersebut. Elias menegaskan, pungutan itu sudah disepakati oleh orang tua murid dengan hitungan Rp 63 ribu per KK. “Per KK itu maksudnya apabila ada anak orang tua didik di sekolah ini satu orang Rp 63 ribu, kalau ada dua atau lebih tetap dipungut segitu juga. Jadi kami buat besarannya begitu karna hitungan kami sudah pas yaitu pembuatan taman belajar anak-anak sekian, pembayaran guru honor sekian, pembayaran gaji Satpam sekian dan pembayaran upah petugas kebersihan sekian, maka ditotallah jumlah segitu menurut per KK, tapi kalau ada 300 KK di sekolah ini mungkin di bawah itu iuarannya, kami buat besarannya segitu supaya bisa kami pertanggungjawabkan,” jelasnya.

Sementara, Plt Kepala SDN 1 Beteme, Ribkah Sriana Gansinale juga membenarkan, adanya pungutan iuran komite tersebut. “Memang benar dan itu kesepakatan bersama oleh orang tua dan apabila sampai ke meja hijaupun mengenai iuran uang komite yang besarannya Rp 63 ribu per kk saya siap mempertanggungjawabkannya bersama dengan ketua komite walupun menurut undang-undang komite ini salah dan tidak bisa dipatok besaran jumlah rupiahnya,” ujar Ribkah.

Kepala UPT Disdikbud Korwil Kecamatan Lembo, Kabupaten Morut, Sherly mengatakan, uang iuran komite itu tidak dilarang dipungut di sekolah, hal itu bisa namun tidak bisa ditentukan besaran rupiahnya per bulan dan iuran komite itu tidak bisa setiap bulan dipungut, karena iuran komite itu bersifat sumbangan sukarela, misalnya sekolah tersebut ada emergency sangat membutuhkan biaya jadi pengurus komite bisa mengumpulkan dana dari orang tua murid dengan tidak mengikat atau setiap bulan dipungut.

“Jadi apabila uang iuran komite ditetapkan besaran rupiahnya per bulan di sekolah itu, sudah menyalahi undang-undang serta melanggar Undang-Undang tahun 2016 tentang komite serta perlu ditindaklanjuti,” katanya. MAN

Balas

Email tidak akan dipublikasikan