oleh

Pemkot Harus Punya Peta Wilayah Rentan Covid-19

SULTENG RAYA – Beberapa pekan terakhir, kasus baru terkonfirmasi Covid-19 di Kota Palu terus bertambah.

Berdasarkan update Pusat Data dan Informasi (Pusdatina) Covid-19 Sulawesi Tengah pada Selasa (29/9/2020) kemarin, terdapat enam pasien positif Covid-19 dinyatakan sembuh, namun terdapat lima kasus baru lainnya, sehingga total pasien positif masih dirawat di Kota Palu sebanyak 63 orang.

Rinciannya, 12 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata, 18 orang di RSU Anutapura Palu, masing-masing 13 orang di RSU Madani Palu dan RS Darurat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng serta tujuh orang melakukan isolasi mandiri.

Melihat kondisi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Palu, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Mutmainah Korona, mengusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu harus punya peta wilayah rentan Covid-19.

Baca Juga :   Gubernur: 3M, Vaksin Paling Ampuh Perangi Covid-19

Ia mengatakan, Pemkot Palu sudah harus mempunyai peta klaster warga memiliki penyakit bawaan rentan penularan Covid-19 di masing-masing beserta jumlahnya. Selain itu, Pemkot Palu  perlu memiliki peta wilayah tempat tinggal para lanjut usia (lansia) serta data alamat lengkap orang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Data terakhir yang saya terima ada 64 kasus di Kota Palu (data pada Senin, red). Nah 64 orang ini harus diketahui kelurahan beserta RT-nya, supaya proses deteksi pencegahan Covid-19 tidak pukul rata. Sehingga aktivitas masyarakat tetap bisa berlangsung dengan menerapkan protokol Covid-19,” ujar Mutmainah Korona di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (28/9/2020).

Apalagi, kata dia, pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian secara nasional dan berdampak pada resesi ekonomi keluarga. Jika diberlakukan kembali pelarangan masyarakat beraktivitas di luar rumah, seperti pada Maret 2020 lalu, maka perlu dipertanyakan, apakah Pemkot Palu mempunyai cukup dana menanggung logistik warga? Sebab, Mutmainah menganggap, Anggaran  Belanja Tambahan (ABT) APBD perubahan untuk penanganan Covid-19 sejumlah Rp36 miliar tidak cukup, karena jumlah penduduk Kota Palu terbilang padat.

Baca Juga :   Warga Tinggede Aktifkan Pos Ronda

“Sehingga saya berpendapat untuk anggaran penanganan Covid-19, didorong juga Pemerintah Provinsi untuk mengambil andil sebagian, karena APBD provinsi lebih besar. Ditambah, Kota Palu mengalami peningkatan signifikan, sehingga harus menjadi prioritas untuk diberikan supportif alokasi dana,” ujar Mutmainah.

Selain itu, Mutmainah juga menyarankan Pemkot Palu harus memiliki Rumah Sakit (RS) alternatif. Hal itu guna memastikan jumlah pasien di RS rujukan kasus Covid-19 tetap sesuai kapasitas. Karena, kata Mutmainah, saat ini RS Anutapura Kota Palu harus menampung 25 pasien Covid-19 padahal kapasitas ruang isolasi maksimal diisi 10 pasien.

Sehingga, perlu adanya tempat khusus dengan fasilitas kesehatan memenuhi standar agar penanganan betul-betul sesuai SOP.

Baca Juga :   Hingga Agustus, Kekerasan Perempuan dan Anak Capai 101 Kasus

“Asrama haji harus ditingkatkan grade-nya menjadi rumah sakit alternatif, siapkan fasilitas semua terkait dengan penanganan Covid-19 dan harus disuplai juga dengan APBD Provinsi. Ketika melakukan pelayanan kepada pasien Covid-19, para petugas medis juga harus diperhatikan,” jelasnya. NDY

Komentar

News Feed