oleh

BPOM Ingatkan Pengecer Bisa Dihukum 15 Tahun Penjara

SULTENG RAYA – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Palu mengingatkan masyarakat khususnya pedagang obat dan kosmetik agar lebih berhati-hati menjajakan suatu produk di pasar.

Sebab, hukuman pedagang atau pengecer obat dan kosmetik illegal dalam jumlah besar sama beratnya dengan distributor.

Kumala Digifest

Menurutnya, hal itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tentang Kesehatan.

“Sejauh ini sesuai dengan ancaman hukuman dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, ancaman pidananya paling maksimal 15 tahun, mulai dari pengecer hingga distributor dirantai distribusi semua berpotensi dapat hukuman tersebut,” kata Kepala BPOM di Palu, Fauzy Ferdiansyah kepada Sulteng Raya, Rabu (23/9/2020).

BPOM di Palu menyatakan, pihaknya komitmen memberikan efek jera bagi pedagang produk ilegal atau tanpa izin edar.

Saat ini, pihaknya sedang menangani sejumlah kasus mengenai perdaran obat dan kosmetik illegal. Ia mengatakan, pihaknya terus dikembangkan bersama dengan pihak kepolisian.

Baca Juga :   Disperdagin Palu Dorong IKM Lebih Kreatif dan Inovatif

“Namun itu, hukuman maksimal. Setelah menjalankan dan pengembangan kasus kita lihat  dari kategori kasus dan kerja sama dari mereka soal informasi pengembangan penyidikan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam tahapan penanganan kasus produk ilegal tersebut, pihaknya telah bekerja sesuai tahapan dan akan mengupayakan penyelesaian kasus secepat mungkin.

“Pastinya itu kita lakukan terus, proses pengawasan kan ada tingkatannya dari pemeriksaan rutin (pembinaan), pengembangannya ke proses penyelidikan. Kalau  kita dapatkan satu kasus itu mutlak dikembangkan terus. Minimal ke distributor besar,” tuturnya.

 

UNGKAP TIGA KASUS OBAT-KOSMETIK ILEGAL

 

Sebelumnya, BPOM di Palu bersama pihak Kepolisian Sulteng pada September 2020 telah melakukan aksi penindakan sebanyak tiga kasus obat dan kosmetik tanpa izin edar alias ilegal.

Baca Juga :   Angkat Pamor Kerajinan Daerah Lewat Pembinaan Profesional

Hasil operasi tinggal di alamat Desa Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Penjual melanggar pasal 197 dan pasal 198 UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Barang bukti berupa obat keras daftar G, obat tradisional, dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar. Jumlah 115 item 1135 pcs dengan nominal Rp39.756.000.

Sarana distribusi kosmetik jalan poro Kulawi Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Melanggar pasal 197 UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Barang bukti berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dengan jumlah 31 item sebanyak 1778 pcs dengan total nominal Rp42.579.000.

Kemudian, hasil operasi penindakan di Loka Banggai, sarana distribusi obat tradisional Jalan Sam Ratulangi Luwuk. melanggar pasal 197 UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Barang bukti berupa obat tradisional tidak memiliki izin edar sejumlah 11 item atau 289 pcs dengan total nominal Rp20.614.000.

Baca Juga :   Yuk! Kelola Baik Keuangan Dari Sekarang

“Kami terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat Indonesia dari peredaran obat dan makanan ilegal yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tutur Fauzy Ferdiansyah.

BPOM di Palu, lanjutnya, mengimbau pelaku usaha terus mentaati peraturan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan agar lebih proaktif dalam memilih obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dibeli, terutama untuk pembelian secara online dan ingat selalu ‘Cek KLIK’.

“Cek kemasandalam kondisi baik, baca informasi pada label, pastikan memiliki izin edar Badan POM, dan tidak melebihi masa kadaluawarsa,” tutupnya. RHT

Komentar

News Feed