oleh

DPRD Palu Setujui Ranperda Perubahan APBD 2020

SULTENG RAYA – Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya dengan beberapa saran dan masukan.

Fraksi Gerindra memberi saran kepada Wali Kota Palu agar mengurangi dan menghindari penundaan anggaran untuk belanja modal tidak mendesak di 2020. Kemudian, mendesak perencanaan pembangunan perubahan anggaran 2020 difokuskan pada pembiayaan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kota Palu.

“Pembiayaan lanjutan program dan kegiatan yang mendukung upaya pemulihan pascabencana di Kota Palu serta mengingatkan Pemkot Palu untuk menghindari penggunaan anggaran untuk program-program dan kegiatan yang baru,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra, H. Astam Abdullah saat Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi DPRD Kota Palu atas Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga :   Gubernur Sulteng Raih The Outstanding Leader In Invesment 2020

Sementara, Fraksi PDIP memberikan saran khususnya kepada tim penyusun APBD perubahan 2020 untuk lebih teliti menyajikan angka-angka dalam APBD agar tidak terjadi kekeliruan.

Menjawab pemandangan umum fraksi tersebut, Wali Kota Palu diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Moh Rifani Pakamundi, menjelaskan, terkait masukan Fraksi Gerindra, Pemkot Palu telah mengurangi penggunaan anggaran untuk belanja modal dinilai tidak mendesak atau tidak menjadi prioritas pada 2020.

“Hal itu dapat terlihat dalam lampiran rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020, penganggaran pembiayaan pada program dan kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Palu dianggarkan sebesar Rp11,9 miliar yang bersumber dari belanja tidak terduga dan tersebar pada program dan kegiatan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang melakukan penanganan Covid-19 di Kota Palu,” jelas Rifani.

Baca Juga :   Diskominfo Sulteng Harap Videotron Jadi Sarana Informasi

Adapun terkait tagihan pada pos penerimaan telah direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah yakni banyak data salah input dan dobel penulisan, hal itu dikarenakan penginputan pada waktu itu masih manual. Hal tersebut sudah dikonfirmasi kepada BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah.

Sementara terkait masukan Fraksi PDIP, Rifani, mengatakan, Pemda telah melakukan perbaikan penulisan dalam diktum Pasal 1 dan akan menyerahkan perbaikannya pada saat pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus).

“Kami juga mengucapkan apresiasi serta terima kasih kepada seluruh fraksi atas pemandangan umum terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Kota Palu tahun anggaran 2020,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, DPRD Kota Palu membentuk Pansus untuk membahas Ranperda tentang perubahan APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2020 tersebut.

Baca Juga :   Tipo Terpilih Kelurahan Percontohan Cegah Perkawinan Anak

Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Erman Lakuana selaku pimpinan rapat mengatakan, pembentukan Pansus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 100 Ayat 2 Peraturan DPRD Kota Palu Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Anggota Pansus sejumlah 11 orang terdiri dari perwakilan masing-masing fraksi serta unsur sekretariat dewan. Kesebelas anggota itu yakni Armin, Anwar Lanasi, Nendra Kusuma Putra, Ishak Cae, Sucipto S. Rumu, Ridwan H. Basatu, Rudi Permesta Mustaqim, Joppi Alvi Kekung, H. Nasir Dg Gani, Zainal dan Muliady. Dengan Ketua dan Wakil Ketua Pansus terpilih yakni Ridwan H. Basatu dan Joppi Alvi Kekung. Pansus akan melaksanakan tugas selama satu hari kerja pada Jumat (25/9/2020). NDY

Komentar

News Feed