oleh

Mulai Pekan Depan, Pelaku Perjalanan Wajib Swab

SULTENG RAYA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mewajibkan pelaku perjalanan yang masuk ke wilayahnya melakukan swab test. Kebijakan itu diberlakukan mulai pekan depan.

Kebijakan itu guna menekan lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang melonjak beberapa hari terakhir. Bahkan, lonjakan itu membuat Kota Palu, Kabupaten Donggal dan Morowali dinyatakan zona merah penularan dan penyebaran Covid-19.

Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, menjelaskan, pelaku perjalanan harus menunjukkan hasil swab test sebelum masuk ke wilayah Sulteng. Kemudian, dilakukan pemeriksaan di setiap pintu masuk, baik di bandar udara, pelabuhan laut dan perbatasan darat.

“Hal itu efektif mulai berlaku tanggal 28 September 2020,” jelas Gubernur Longki sesuai hasil Rapat Koordinasi Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid -19 bersama  bupati se-Sulteng dan Wali Kota Palu serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara virtual, Rabu (23/9/2020).

Baca Juga :   Segera Cair, Dana BOS Madrasah-Pesantren Pasti Naik

Guna memaksimalkan pengawasan arus masuk ke wilayah Sulteng, portal perbatasan antarprovinsi akan diaktifkan kembali. Sehingga, arus masuk penumpang mudah dikontrol.

Dengan pemberlakukan itu, Gubernur Longki, tidak ingin terjadi penularan dan penyebaran Covid-19 dari pelaku perjalanan dari luar Sulteng. Bahkan, kepala daerah diperkenankan dapat mengusulkan perbelakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau karantina wilayah.

“Bagi kabupaten atau kota yang mengalami perkembangan COVID-19 berdasarkan kajian epidemiologi, kepala daerah setempat dapat mengusulkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Karantina Wilayah di wilayahnya masing-masing,”ujarnya.

Selanjutnya, bupati dan wali kota diminta segara menerbitkan peraturan bupati dan wali kota sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam aturan itu, memuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan

Baca Juga :   Hingga Agustus, Kekerasan Perempuan dan Anak Capai 101 Kasus

Selain pelaku perjalanan, Gubernur Longki juga meminta pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menunda perjalanan dinas keluar daerah sampai dikeluarkan kebijakan baru, kecuali untuk kegiatan bersifat urgen.

“Instruksi tersebut telah dituangkan dalam Surat Gubernur Sulteng Nomor : 440/519/DIS.KES Perihal Penerapan Disiplin Protokol COVID-19 yang terbit hari ini,” jelasnya. RAF

Komentar

News Feed