oleh

Bawaslu Mediasi Sengketa Pilkada Poso

SULTENG RAYA – Bawaslu Kabupaten Poso mulai melakukan mediasi terkait sengketa tahapan Pilkada antara pelapor dalam hal ini Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Moh. Rum Syarif Machmoed (Ari)-Vivin Baso Ali (Vivin) dengan terlapor KPU Poso.

Mediasi itu berlangsung dalam sidang perdana yang digelar oleh Bawaslu Poso, Rabu (16/9/2020).

Sidang mediasi tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Poso, Abd. Malik Saleh didampingi komisioner Bawaslu Poso Christian A. Oruwo selaku koordinator hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Hadir pula dari pihak pelapor Moh. Rum Syarif Machmoed didampingi penasihat hukumnya Moh. Taufik D. Umar. Sementara, dari pihak KPU Poso selaku terlapor dihadiri oleh ketua KPU Poso, Budiman Maliki didampingi tiga komisionernya. 

Baca Juga :   Kejari Poso Bakal Usut Dugaan Proyek Fiktif Desa Katu

Menurut pelapor, Moh. Rum Syarif Machmoed, pihaknya akan terus memperjuangkan haknya selaku warga negara. “Kami akan terus berjuang untuk keadilan bagi kebenaran kami, sebab sampai saat ini parpol pengusung kami masih tetap komitmen dan belum menarik dukungan tersebut. Kami diusung oleh PDIP, Partai Berkarya dan partai Hanura,” tegas Ari sapaan akrabnya. 

Sebelumnya, penasihat hukum Moh. Taufik D. Umar kepada Sulteng Raya menegaskan, pihaknya akan melaporkan penolakan pihak KPU Poso terhadap syarat pendaftaran Bapaslon Ari -Vivin sebab menurut mereka tak cukup syarat dukungan parpol yang seharusnya diusung enam kursi DPRD Poso, namun paslon Ari-Vivin (AV) hanya diusung oleh lima kursi.

“Kami akan melapor sampai ke DKPP RI terkait penolakan klien kami oleh KPU Poso untuk mendaftar di KPU pada tanggal 6 September 2020. Ini jelas suatu tindakan diskriminasi yang telah dilakukan oleh ketua KPU Poso dengan langsung tolak Bapaslon Ari-Vivin untuk mendaftar. Padahal jelas mereka telah mendapatkan dukungan dari enam kursi di DPRD Poso,” ujar Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Poso itu. 

Baca Juga :   Kodim 1307/Poso Gelar Turnamen Futsal

Diketahui, pihak KPU Poso pada saat Bapaslon AV mendaftar pada Ahad (6/9/2020) saat akhir waktu pendaftaran Bapaslon yang akan meramaikan pesta demokrasi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Poso, Bapaslon ini ditolak oleh ketua KPU Poso untuk mendaftar. Sebab dukungan kursi hanya lima kursi dari enam kursi sesuai dengan amanat Undang-Undang pilkada 10 tahun 2016. Dan syarat administrasi bakal calon ada yang tidak ditandatangani serta salah satu partai pengusung telah digunakan oleh Bapaslon lain yang telah mendaftar terlebih dahulu. Sebab partai politik tidak dibenarkan mengusung dua bakal calon. SYM

Komentar

News Feed