oleh

Semua Honorer Segera Diikutsertakan Program BPJS Ketenagakerjaan

SULTENG RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu bakal mengikutkan seluruh pegawai harian lepas (PHL) atau honorer dalam program dasar jaminan sosial ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) atau BPJamsostek.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Arfan, mengatakan, langkah mengikutsertakan para PHL dalam program BPJamsostek tersebut, merupakan bentuk komitmen serta upaya Pemkot Palu di bawah kepemimpinan Wali Kota Palu, Hidayat dan wakilnya, Sigit Purnomo Said dalam rangka memberi rasa nyaman serta tenang saat melakukan aktivitas kerja.

“Namun, kami mengimbau kepada seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemkot Palu agar yang diikutkan BPJS Ketenagakerjaan adalah PHL yang betul-betul bekerja,” jelas Arfan kepada Sulteng Raya, usai membuka rapat kerja sama operasional BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemkot Palu tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi non aparatur sipil negara (ASN) di ruang rapat Bantaya, Gedung Kantor Wali Kota Palu, Kamis (17/9/2020).

Baca Juga :   Pelaku Usaha Pariwisata Perlu Ciptakan Keamanan Berwisata

Menurutnya, beberapa honorer di lingkup Pemkot Palu telah lebih dulu diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan, khususnya PHL dengan risiko tinggi, seperti petugas pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Palu, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu dan sejumlah PHL di OPD lainnya.

“Kami telah mengimbau seluruh pimpinan OPD untuk melakukan inventarisasi PHL yang aktif agar segera didaftarkan. Paling lambat, para PHL sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan pada Oktober 2020. Karena, anggaran sudah siap, kita tinggal tunggu berkas persyaratan dari PHL untuk didaftarkan,” jelasnya.

Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palu, Amrullah, mengatakan, para PHL akan diikutkan dalam dua program dasar BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Baca Juga :   Cuaca Buruk, Produksi Ikan Asin Menurun

“Dengan diikutkan dalam dua program dasar BPJS Ketenagakerjaan itu, maka seluruh peserta, dalam hal ini para PHL Pemkot, akan dijamin perlindungan sosialnya mulai sejak berangkat kerja hingga kembali ke rumah,” kata Amrullah.

Adapun manfaat program JKK bagi pegawai non ASN yang mengalami kecelakaan kerja, yakni biaya rumah sakit tanpa batas, dirawat di fasilitas rumah sakit pemerintah kelas I. Selanjutnya, apabila kecelakaan mengakibatkan kematian, ahli waris peserta akan mendapat santunan kematian akibat JKK sebesar Rp148 juta lebih. Jika peserta cacat total tetap akibat JKK, maka akan mendapat santunan Rp159 juta lebih.

“Terakhir, akan mendapatkan beasiswa bagi dua orang anak dengan nilai total hingga Rp174 juta,” jelasnya.

Sementara itu, manfaat JKm, yakni peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja juga tetap akan mendapat santunan kematian dengan total sebesar Rp42 juta.

Baca Juga :   Waspada Investasi Bodong Berkedok Koperasi

“Meningga bukan karena JKK, juga bisa mendapat beasiswa dua orang anaknya hingga Rp174 juta, dengan catatan, peserta yang meninggal dunia ini sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal tiga tahun,” ucapnya.

Sebagai informasi tambahan, secara keseluruhan PHL tercatat di lingkup Pemkot Palu mencapai 10.924 orang. PHL tersebar di hampir seluruh OPD, termasuk di kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

Turut hadir, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Palu, Muliati, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Dikominfo) Kota Palu, Ichsan Hamsah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Palu, Farid R Yotolembah, Kepala DLH Kota Palu, Ridwan M Karim dan sejumlah kepala OPD lainnya. HGA

Komentar

News Feed