oleh

Lima Daerah Belum Punya Perbup Prokes

SULTENG RAYA – Tercatat lima daerah di Provinsi Sulawesi Tengah belum memiliki peraturan bupati (Perbup) tentang pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan (Prokes).

“Ada lima daerah belum memiliki Perbup soal protokol kesehata,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Pemprov) Sulteng, Mulyono dalam  Rapat Koordinasi (Rakor) penegakkan hukum terkait protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020 di Sulteng, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (17/9/2020).

Kelima daerah itu, yakni Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Morowali Utara dan Sigi. Sementara daerah yang sudah memiliki regulasi itu, yakni Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali, Buol, Poso, Tojo Unauna dan Kota Palu. 

Baca Juga :   Operasi Yustisi Jaring 78 Pelanggar Prokes

Melihat pentingnya regulasi itu dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Mulyono berharap pemerintah kabupaten segera menyusun Perbup, dengan harapan masyarakat dapat benar-benar patuh terhadap Prokes.

“Olehnya diharapkan agar segera menyusun perbup untuk selanjutnya difasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah,” ucapnya.

Apalagi, kata dia, Sulteng akan menghadapi momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi.

Pemerintah Provinsi Sulteng telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Menurut Mulyono, regulasi itu merupakan bagian penting dari pencegahan dan pengendalian Covid-19. termasuk dalam pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada Serentak.

Baca Juga :   Pasien Covid-19 Dirawat di Palu 99 Orang

“Ini adalah momentum penerapan disiplin dan penegakkan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sulteng,” jelasnya.

Dalam Pergub itu, memuat ragam sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang tertera pada pasal 6, yakni teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum selama 60 menit,  larangan memasuki area dan denda sebesar Rp50 ribu yang disetorkan ke kas daerah.RAF

Komentar

News Feed