oleh

Walhi Minta Perizinan Industri Ekstraktif Dievaluasi

SULTENG RAYA – Dua bulan terakhir, sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah dilanda bencana banjir berulang.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng menilai, banjir terus berulang itu akibat kerusakan lingkungan.

Direktur Walhi Sulteng, Abdul Haris Lapabira, mengatakan, kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Sulteng dikepung penetrasi pertambangan dan perkebunan sawit berskala besar. Perubahan lanskap kawasan hutan berimplikasi terhadap fungsi hutan sebagai wilayah penyangga.

Selain itu, praktik pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan dan kawasan konservasi turut menjadi penyebab terjadinya banjir. Oleh sebab itu, Walhi Sulteng mendesak Pemerintah mengevaluasi kembali seluruh perizinan industri ekstraktif, yakni Industri berbahan baku diperoleh langsung dari alam, seperti industri hasil pertanian, industri hasil perikanan dan industri hasil kehutanan.

Baca Juga :   Hari Pertama, 15 Pengendara di Palu Terjaring Ops Zebra

“Bencana banjir bukanlah terjadi karena faktor alam semata, melainkan terjadi karena kerusakan lingkungan akibat banyaknya izin pertambangan dan perkebunan berskala besar, serta praktik pembalakan liar hutan di wilayah hulu. Untuk itu, kami mendesak Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pemulihan lingkungan dan kawasan hutan dengan mengevaluasi kembali, seluruh perizinan industri ekstraktif yang selama ini berdampak kerusakan lingkungan,” ujar Abdul Haris Lapabira kepada Sulteng Raya, Rabu (16/9/2020).

Salah satu contoh banjir berulang berada di Kabupaten Morowali. Menurutnya, bencana alam itu lantaran penambangan nikel secara serampangan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, Haris mengajak agar seluruh pihak agar melihat lebih dalam kepada sistem produksi industri pertambangan. Selain karena sistemnya berfokus pada pengerukan Sumber Daya Alam (SDA), namun juga karena memiliki dampak kepada lingkungan hidup yang merugikan masyarakat luas.

Baca Juga :   Fenomena La Nina Masuk Fase Netral

“Jika kita ingin ada perubahan besar terhadap situasi bencana yang terus terjadi, maka sudah saatnya kita mendesak Negara untuk menghentikan sistem yang merusak ini. Sistem yang bertujuan hanya menguntungkan sebagian kecil orang. Sistem yang tidak berpihak pada lingkungan hidup. Kita harus melakukan desakan bersama-sama untuk bumi yang lebih baik,” tuturnya. NDY

Komentar

News Feed