oleh

Rakor Aset Padagimo Berlangsung Alot

SULTENG RAYA – Rapat Koordinasi persoalan asset Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) berlangsung alot di ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (16/9/2020).

Dalam sesi diskusi Rakor dipandu Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng,  Mulyono, masing-masing kepala daerah di wilayah Padagimo menyampaikan masalah dan keluhannya terkait asset pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu, Bupati Donggala, Kasman Lasa, mempertanyakan areal perkantoran milik Pemkab Donggala di wilayah Kota Palu, misalnya PDAM Donggala di Jalan I Gusti Ngurah Rai Palu serta  bangunan perkantoran di Jalan Bantilan.

“PDAM Donggala yang berlokasi di Kota Palu sebagai salah satu aset sumber pendapatan dengan pembiayaan APBD Kabupaten Donggala yang telah menelan banyak anggaran. Apabila hendak diserahkan ke Pemerintahan Kota Palu, tentu saja harus ada kompensasi,” jelasnya.

Baca Juga :   Pramuka Sarana Pembinaan Warga Binaan

Tidak hanya itu, beberapa aset Kabupaten Donggala di Kabupaten Parimo maupun di Kabupaten Sigi juga dipertanyakan dalam rakot tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Palu, Hidayat, mengeluhkan terbatasnya gedung perkantoran di wilayahnya. Sementara, status pinjam pakai bangunan perkantoran milik pemerintah Kabupaten Donggala sudah mulai lapuk.

Menurut Hidayat, harusnya bangunan tersebut direnonasi agar bisa digunakan kembali. Karena, tidak berstatus asset pemerintah Kota Palu, maka renovasi tidak dilakukan.

“Akan tetapi menjadi dilema untuk dilakukan renovasi karena tidak berstatus sebagai aset Pemerintah Kota Palu,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Parimo, Badrun Ngai, juga mempertanyakan tiga bangunan asset Pemerintah Provinsi Sulteng, diantaranya, aset Rumah Jabatan (Rujab) Wakil Bupati, Sekretaris Bupati (Sekab) serta Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga :   IPKINDO Sulteng Janji Maksimalkan Peran Penyuluh Membangun Kehutanan

“Saya harap dapat  diserahkan ke Pemkab Parimo, supaya dapat melakukan rehabilitasi  bangunan tanpa beban,” katanya.

Demikian dengan Pemerintah Kabupaten Sigi, juga mempertanyakan persoalan serupa dengan tiga Bupati lainnya.

Setelah melalui diskusi cukup panjang, Wakil Gubernur, Rusli Baco Dg Palabbi menyarankan untuk bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan asset tersebut.

“Saya harap sebelum difasilitasi oleh pemerintah provinsi, sudah ada titik temu antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. RAF

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed