oleh

Calon Ketua KNPI Palu Harus Memenuhi Syarat

SULTENG RAYA – Setelah sempat tertunda akibat bencana alam 28 September 2018 serta pandemi Covid-19, akhirnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palu dapat menggelar Musyawarah Kota (Muskot).

Rencananya, pelaksanaan Muskot akan dilaksanakan di Ruang Bantaya Kantor Walikota Palu pada 19 September 2020 mendatang dan dibuka langsung oleh Walikota Palu, Hidayat.

Menjelang Muskot, Ketua KNPI Kota Palu, Fitri Kennedy, menyampaikan, dirinya membuka kesempatan kepada siapa saja untuk maju sebagai kandidat.

Namun dengan catatan, calon kandidat harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI.

“Siapa saja boleh menjadi kandidat, asalkan harus memenuhi syarat,” jelasnya kepada media ini, Selasa (15/9/2020).

Baca Juga :   Memeriahkan HDKD, LPKA Palu Nobar Bersama Andik

Menurut Fitri, pelaksanaan Muskot mestinya dilaksanakan pada 2018 lalu. Mengingat periode kepengurusan berada pada masa 2014-2017.

Namun dikarenakan bencana alam pada 28 September 2018 serta pandemi Covid-19, akhirnya Muskot tidak dapat dilaksanakan.

“Efektifnya kami masuk di tahun 2015 dan mestinya 2018 kita sudah Muskot. Tapi karena bencana alam, jadi tertunda. Kemudian pandemi Covid-19 tidak bisa dilaksanakan demi mencegah penularan virus. Nah nanti di 2020 ini, sudah ada persetujuan dari DPP KNPI dan DPD KNPI Sulteng untuk dilaksanakan,” jelasnya.

Adapun pelaksanaan Muskot telah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI, Haris Pertama dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Sulteng, Rahmat Gunawan Winter. Khususnya persetujuan pelaksanaan ditengah Pandemi Covid-19.

Baca Juga :   Hari ini, KPU Kota Palu Laksanakan Debat Kandidat

Untuk kepesertaan, Ketua Stering Commite, Muhammad Kaharu, menyampaikan peserta yang hadir merupakan peserta penuh dari seluruh Organisasi Kemasyarakan Pemuda (OKP) dibawah naungan KNPI.

“Masing-masing OKP mengirim 1 orang untuk hadir di Muskot,” jelasnya.

Dalam Muskot nantinya, setiap OKP mengirim 1 orang sebagai peserta penuh yang memiliki hak suara untuk memilih ketua KNPI yang baru. Sementara, untuk peserta peninjau, kata Kaharu, tidak diperkenankan hadir karena alasan protokol kesehatan.

“Untuk 1 orang per OKP, itu sudah sampe 110 orang. Jika ditambah dengan peserta peninjau, lebih dari 200 orang dan jumlah akan sangat sulit menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.  RAF

Komentar

News Feed