oleh

Warga Donggala Diskusi Refleksi Dua Tahun Bencana

SULTENG RAYA – Warga Kelurahan Tanjung Batu, Labuan Bajo dan Boya Kabupaten Donggala menggelar diskusi refleksi memasuki dua tahun pascabencana gempa bumi dan tsunami, di lokasi Huntara, Kelurahan Gunung Bale, Senin (14/9/2020) malam.

Salah seorang warga, Ikram mengatakan, diskusi ini dilaksanakan warga untuk merefleksi penanganan dan pemenuhan hak para korban bencana memasuki dua tahun pascabencana gempa bumi dan tsunami.

“Sampai saat ini kami menilai pemenuhan hak-hak para penyintas         belum diberikan sepenuhnya. Bahkan, sebagian korban bencana masih ada yang belum menerima dana Jamina Hidup, serta pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang sampai saat ini juga belum ada kejelasan,” tuturnya.

Padahal kata dia, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Donggala menurut amanah Undang-Undang 24 Tahun 2007, Pasal 8 Tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Baca Juga :   PKBI JMK OXFAM Bantu Korban Banjir Bandang di Desa Limboro

“Bagaimana perintah Undang-Undang ini bisa terpenuhi, jika selama penanganan bencana tidak ada partisipasi masyarakat. Salah satu contohnya dalam pembangunan Huntara, masyarakat tidak dimintai pendapat Huntara seperti apa yang diinginkan masyarkat,” jelasnya.

Selain itu kata dia, berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Penanggulangan Bencana, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman. Khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan bencana. Mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Lanjutnya, masyarakat juga berhak berperan serta dalam perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termaksud dukungan psikososial. Masyarakat juga harusnya berpartisipasi secara penuh, dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

Baca Juga :   Sulteng Kini Miliki Delapan Pertashop

“Kesimpulan dari hasil diskusi yang kami lakukan, bahwa dalam melakukan penanggulangan korban bencan pemerintah daerah dinilai masih lalai dan belum memenuhi seluruh hak-hak para korban bencana. Terutama pembangunan huntap yang sampai saat ini belum ada kejelasan,” tuturnya.

Untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini kata dia, warga berencana akan melakukan aksi massa untuk meminta agar hak-hak para korban bencana segera dipenuhi. Namun, untuk waktu pelaksanaan aksi masih akan dibahas pada diskusi lebih lanjut. ADK

Komentar

News Feed