oleh

PNS di Morut Diminta Jaga Netralitas di Pilkada

SULTENG RAYA – Bupati Morowali Utara (Morut), Moh. Asrar Abd. Samad mengimbau, kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjaga netralitas pada Pilkada tahun ini, termasuk kegiatan-kegiatan dalam media sosial yang menimbulkan perspektif dukungan kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hal itu disampaikan Bupati usai melaksanakan

Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kamis (10/9/2020).

Baca Juga :   Lagi, Satresnarkoba Polres Morut Ungkap Kasus Sabu

Acara penandatanganan itu, digelar secara virtual yang diikuti oleh 270 kepala daerah se-Indonesia, termasuk Bupati Morowali Utara Moh Asrar Abd Samad.

Bupati Morut mengharapkan, agar kepala satuan kerja perangkat daerah mengawasi dan memantau jajarannya untuk tidak melakukan hal-hal yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati untuk terwujudnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang demokratis.

Sementara, Menpan RB Tjahjo Kumolo menjelaskan, SKB akan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Kemudian, SKB juga diharapkan mampu membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas ASN. Selain itu, SKB memberikan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas ASN.

Baca Juga :   HUT Morut, Desa Bunta Terima Penghargaan Dari Bupati

Mendagri Tito Karnavian juga menjelaskan, adanya SKB memberikan kelegaan kepada kontestan pilkada. Sebab, para kontestan bisa bersaing secara sehat. “Kami dari Kemendagri siap menindaklanjuti SKB ini. Salah satunya sesuai dengan SKB ada satgas yang akan dibentuk. Kami siap untuk jadi bagian dari satgas tersebut,” sebut Tito.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Abhan menyebutkan, ada 10 daerah yang tercatat memiliki tingkat kerawanan tertinggi soal ketidaknetralan ASN dalam Pilkada 2020. MAN

Komentar

News Feed