oleh

Tolak Bapaslon Ari-Vivin, KPU Poso Digugat Sengketa Pilkada

SULTENG RAYA – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso yang menolak berkas pendaftaran pasangan bakal calon Bupati Poso Mohammad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali (Ari-Vivin) saat mendaftar Ahad (6/9/2020), berbuntut panjang.

Tim kuasa hukum pasangan yang diusung oleh PDIP, Partai Berkarya dan Partai Hanura itu, Rabu (9/9/2020) kemarin mengaku sudah melakukan upaya hukum dengan melaporkan berita acara penolakan KPU itu ke Bawaslu Kabupaten Poso.

“Kami dari tim advokasi pasangan calon Bupati Syarif Ruum dan Vivin Baso Ali telah melakukan upaya hukum terhadap berita acara penolakan KPU atas proses pendaftaran yang dilakukan oleh klien kami,” jelas Ketua tim advokasi Moh.Taufik D Umar SH kepada sejumlah wartawan, Rabu (9/9/2020).

Upaya hukum yang dimaksud adalah melakukan gugatan atau permohonan penyelesaian sengketa Pilkada ke Bawaslu Kabupaten Poso.

“Dan pihak Bawaslu Poso secara resmi telah menerima laporan gugatan yang kami sampaikan lengkap dengan sejumlah bukti pendukung,” kata Taufik Umar sambil memperlihatkan surat tanda terima dokumen dari Bawaslu Poso.

Baca Juga :   Partai Pengusung Paslon di Poso Keluhkan Kualitas APK

Menurutnya, ada beberapa objek sengketa yang menjadi dasar pelaporan tim Ari – Vivin ke Bawaslu dalam proses Pilkada ini. Yang paling utama kata Taufik Umar adalah keluarnya berita acara penolakan berkas pendaftaran oleh KPU Poso pada Senin (7/9/2020) dini hari saat proses pendaftaran.

“Hal ini mengakibatkan klien kami tidak bisa menjadi salah satu kontestas dalam bursa Pilkada Kabupaten Poso tahun 2020,” ujarnya.

Padahal kata dia, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Moh.Syarif Rum dan Vivin Baso Ali telah membawa kelengkapan berkas dokumen yang menjadi syarat pencalonan dari tiga partai politik pengusung dengan perolehan enam (6) kursi parlemen sesuai yang dipersyaratkan.

“PDIP dengan tiga kursi, Partai Berkarya dua kursi dan Partai Hanura 1 kursi. Sehingga total dukungan mencapai enam kursi parlemen atau memenuhi syarat 20 persen dari total kursi DPRD Poso. Bahkan klien kami membawa SK model B1.KWK dari ketiga partai pengusung itu yang ditandatangani langsung oleh ketua dan sekretaris jenderal parpol yang bersangkutan,” tambahnya.

Baca Juga :   Kejari Poso Bakal Usut Dugaan Proyek Fiktif Desa Katu

Yang jadi persoalan sebut Taufik, pihak KPU Poso tidak melakukan verifikasi  untuk memastikan keabsahan berkas dokumen persyaratan calon yang disampaikan, namun langsung mengklaim bahwa syarat dukugan parpol yang disampaikan tidak memenuhi syarat,  dengan alasan bahwa B1.KWK Partai Hanura telah diberikan sebelumnya kepada kandidat pasangan lain.

“Seharusnya KPU menerima dulu berkas pendaftaran klien kami dan tidak bersikap layaknya sebuah lembaga peradilan yang bisa dengan cepat memastikan bahwa dokumen yang kami sampaikan tidak memenuhi syarat. Terima saja dulu. Kan masih ada tahap verifikasi atau penelitian berkas sebelum nanti diumumkan. Kamikan membawa dokumen resmi dari tiga partai pengusung. Itu sama halnya bahwa KPU Poso dengan cepat telah memastikan bahwa B1-KWK Partai Hanura yang kami bawa tidak asli. Inilah yang menjadi salah satu barang bukti yang akan kami ajukan dalam proses sidang ajudikasi di Bawaslu nanti,” tandas Taufik yang didampingi Liaison Officer (LO) David Mogadi dan sejumlah relawan tim pasangan Ari – Vivin.

Baca Juga :   Kejari Poso Bakal Usut Dugaan Proyek Fiktif Desa Katu

Selaku tim kuasa hukum, Taufik juga menilai KPU Poso telah menghalang-halangi hak-hak demokrasi kliennya untuk ikut berpartisipasi dalam bursa Pilkada Poso tahun 2020.

Menyikapi hal itu, Ketua KPU Poso Budiman Maliki yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya mempersilahkan jika ada bakal pasangan calon yang mengajukan gugatan terkait proses tahapan yang telah dilakukan.

“Itu sudah menjadi hak dan ruang bakal pasangan calon untuk mengajukan gugatan,” jelasnya.

Yang pasti kata dia, KPU Poso telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. SYM

Komentar

News Feed