oleh

Pemda se-Sulteng Perkuat Penyelamatan Aset dan Optimalisasi PAD

SULTENG RAYA – Pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah komitmen perkuat upaya penyelamatan aset dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dan Surat Kuasa Khusus (SKK) ditandatangani Gubernur Sulteng, Longki Djanggola bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Gerry Yasid, di Ruang Pogombo Kantor Gubernur,  Rabu (2/9/2020).  

Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, menyampaikan, melalui kerja sama itu, diharapkan ke depan penatakelolaan aset dan PAD di Sulteng berjalan optimal sesuai koridor perundang-undangan. Mengingat, kata dia, aset dan PAD sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

“Aset dan PAD ini sangat menentukan pembangunan ke depan. Maka dari itu, ke depan tata kelola harus lebih baik dan maksimal,” jelasnya.

Baca Juga :   Pemkot-BNI Teken MoU Implementasi Program Smart City

Sementara itu, Kejati Sulteng, Gerry Yasid, menjelaskan, perjanjian kerja sama dan SKK tersebut merupakan salah satu langkah edukasi terkait penanganan hukum secara preventif masalah aset dan penerimaan negara masuk pada ranah hukum perdata dan tata usaha Negara (TUN).

InsyaAllah hubungan kerja sama kita dapat berhasil dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satua Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Wilayah II, Asep Rahmat Suwandha, mengatakan, manajemen aset dan optimalisasi PAD merupakan salah satu fokus pembinaan KPK kepada pemda di dalam delapan area pencegahan korupsi.

“Ini adalah bentuk pembinaan kepada Pemda. Sehingga, kita bisa menyelamatkan Indonesia dari korupsi,” jelas Asep melalui virtual.

Baca Juga :   OJK Tunda Beri Izin Empat Entitas Fintech

Asep mengungkapkan, ada potensi Rp91,7 Miliar dari nilai keuangan negara bisa diselamatkan sepanjang 2020. Keuangan negara itu bisa diselamatkan jika seluruh Pemda se-Sulteng mampu menyelesaikan permasalahan aset-asetnya sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama.

“Harus ada target kerja yang pasti supaya bisa dikawal bersama. Sehingga upaya kita bisa terlaksana dengan maksimal,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, KPK menampilkan visual hasil verifikasi KPK terhadap 14 Pemda se-Sulteng terkait pelaksanaan delapan area tata kelola sepanjang Agustus 2020. Hasilnya, Pemda Kabupaten Banggai dan Kota Palu mencapai skor di atas 50 persen.

Sementara, Pemerintah Provinsi Sulteng bersama Pemerintah Daerah Morowali, Banggai Laut dan Buol masuk di jajaran kategori skor 25 – 50 persen. Sedangkan Kabupaten Tolitoli, Donggala, Tojo Unauna, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Poso, Sigi dan Morowali Utara masih berkutat di bawah 25 persen. RAF

Baca Juga :   Kaper Erna Edukasi Penjual Ayam Soal Vasektomi

Komentar

News Feed