oleh

Saat Pendaftaran, Paslon Tidak Boleh Bawa Pendukung

SULTENG RAYA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menegaskan bahwa bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tidak diperkenankan membawa pendukung yang bisa mengakibatkan adanya kerumunan massa.

Pada saat pendaftaran, tanggal 4-6 September mendatang, yang bisa hadir hanya bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul serta Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Paslon.

“Tata cara pendaftaran dan penyerahan dokumen pendaftaran pasangan calon dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Sahran Raden kepada sejumlah media, Senin (31/8/2020).

Untuk transparansi proses pendaftaran bakal calon, KPU Sulawesi Tengah bakal melakukan siaran langsung melalui media daring akun facebook, instagram dan youtobe KPU Sulteng.

Baca Juga :   Cukup Rp16.800, Driver Gojek Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

“Dengan adanya siaran langsung ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengikuti proses pendaftaran dari rumah atau tempat kerja,”jelas Sahran Raden.

Menurut Sahran, bakal pasangan calon wajib menyerahkan syarat pencalonan dan syarat calon Pada saat pendaftaran. Syarat pencalonan yakni formulir model B-KWK yang berisi kesepakatan mendaftarkan bakal pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak akan menarik dukungan kepada bakal calon yang didaftarkan, sepakat mengikuti proses pemilihan serta menyerahkan naskah Visi, misi dan program pasangan calon.   Syarat pencalonan lainnya yakni formulir B. 1 KWK Parpol tentang keputusan DPP partai politik tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. 

Sementara syarat calon yang harus dipenuhi yakni surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon, daftar riwayat hidup bakal calon gubernur/wakil gubernur serta surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Baca Juga :   BSI Area Palu Mulai Migrasi Rekening Eks BRIS-BNIS

“Pemeriksaan dan penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dilakukan seketika itu juga dan secara terbuka dihadapan paslon dan partai politik atau gabungan partai politik.  KPU tidak akan menerima dokumen pendaftaran bakal paslon yang tidak memenuhi syarat pencalonan secara komulatif dan menuangkan dalam Berita Acara (BA) pada saat pendaftaran,”jelasnya. WAN

Komentar

News Feed