oleh

Penyampaian Hak Interpelasi DPRD Parmout Terancam Gagal

SULTENG RAYA – Usulan penyampaian hak interpelasi kepada Bupati Parigi Moutong (Parmout), Samsurizal Tombolotutu oleh DPRD Parmout sebagaimana tuntutan para pengunjuk rasa dari massa Ampibi beberapa waktu lalu terancam gagal.

Pasalnya hanya dua dari tujuh fraksi di DPRD Parmout yang menyetujui usulan hak iterpelasi tersebut yakni Fraksi Nasdem dan Fraksi PKB. Sementara lima fraksi lainnya yakni  fraksi PDI Perjuangan, fraksi Hanura-Demokrat, fraksi Toraranga, fraksi Gerindra dan Bintang Indonesia hanya mengusulkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bupati Parmout. Hal itu terungkap pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang usulan hak interpelasi di ruang aspirasi gedung DPRD Parmout, Selasa (18/8/2020).

Fraksi Nasdem melalui Ketua DPRD Parmout Sayutin Budiyanto menyatakan tetap pada keputusan sebelumnya yakni sebagai fraksi pengusul hak interpelasi.

“Karena kami yang mengusulkan penyampaikan hak interpelasi, maka Fraksi Nasdem tetap pada keputusan sebelumnya,”ujar Sayutin.

Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, H Wardi.  Dengan tegas Wardi menyatakan setuju pengajuan hak interpelasi.

Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan melalui ketua fraksinya Alfrets Tonggiroh mengatakan, latar belakang pengajuan usul hak interpelasi oleh beberapa anggota DPRD Parmout  yang terdiri dari 19 item sebagian besar sudah dipertanyakan dalam pandangan umum fraksi-fraksi pada rapat-rapat paripurna sebelumnya. Bahkan sebagian dari 19 item itu sudah dijawab oleh Bupati Parmout. Namun demikian, kata Alfrets jawaban Bupati tersebut belum komprehensif. Karenanya Fraksi PDI Perjuangan berkesimpulan untuk menjawab 19 item yang diajukan oleh pengusul hak interpelasi tersebut cukup melalui RDP saja.

“Kami berkeyakinan bahwa lewat RDP kita akan mendapatkan keterangan yang utuh ,terstruktur, sistematis dan terukur sebagaimana tuntutan para pengusul,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan empat fraksi lainnya yang hanya mengusulkan RDP untuk meminta penjelasan dari Bupati Parmout.

Yang menarik sempat terjadi perbedaan pendapat di internal Fraksi Bintang Indonesia yang merupakan gabungan dua partai yakni Perindo dan PBB. Awalnya juru bicara Fraksi Bintang Indonesia menyatakan mengusulkan RDP. Namun hal itu sempat disanggah oleh ketua fraksi Bintang Indonesia Wawan Setiawan dari PBB.  Wawan mengaku terjadi perbedaan pendapat untuk menyatakan sikap. Namun karena PBB hanya terdiri dari dua anggota dewan, sedangkan Perindo terdiri tiga anggota dewan maka jika dilakukan voting, pihaknya akan kalah. Padahal kata Wawan, Dia merupakan salah satu anggota dewan pengusul hak interpelasi. Namun pada akhirnya Wawan mengikuti keinginan sebagian besar anggota fraksinya yang mengusulkan RDP.

Rapat paripurna terkait hak interpelasi tersebut akan dilanjutkan Rabu (19/8/2020) hari ini dengan agenda jawaban pengusul terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dan akan dilanjutkan dengan rapat paripurna dengan agenda sikap akhir DPRD Parmout terhadap usulan hak interpelasi. AJI

SULTENG RAYA – Usulan penyampaian hak interpelasi kepada Bupati Parigi Moutong (Parmout), Samsurizal Tombolotutu oleh DPRD Parmout sebagaimana tuntutan para pengunjuk rasa dari massa Ampibi beberapa waktu lalu terancam gagal.

Pasalnya hanya dua dari tujuh fraksi di DPRD Parmout yang menyetujui usulan hak iterpelasi tersebut yakni Fraksi Nasdem dan Fraksi PKB. Sementara lima fraksi lainnya yakni  fraksi PDI Perjuangan, fraksi Hanura-Demokrat, fraksi Toraranga, fraksi Gerindra dan Bintang Indonesia hanya mengusulkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bupati Parmout. Hal itu terungkap pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang usulan hak interpelasi di ruang aspirasi gedung DPRD Parmout, Selasa (18/8/2020).

Fraksi Nasdem melalui Ketua DPRD Parmout Sayutin Budiyanto menyatakan tetap pada keputusan sebelumnya yakni sebagai fraksi pengusul hak interpelasi.

“Karena kami yang mengusulkan penyampaikan hak interpelasi, maka Fraksi Nasdem tetap pada keputusan sebelumnya,”ujar Sayutin.

Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, H Wardi.  Dengan tegas Wardi menyatakan setuju pengajuan hak interpelasi.

Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan melalui ketua fraksinya Alfrets Tonggiroh mengatakan, latar belakang pengajuan usul hak interpelasi oleh beberapa anggota DPRD Parmout  yang terdiri dari 19 item sebagian besar sudah dipertanyakan dalam pandangan umum fraksi-fraksi pada rapat-rapat paripurna sebelumnya. Bahkan sebagian dari 19 item itu sudah dijawab oleh Bupati Parmout. Namun demikian, kata Alfrets jawaban Bupati tersebut belum komprehensif. Karenanya Fraksi PDI Perjuangan berkesimpulan untuk menjawab 19 item yang diajukan oleh pengusul hak interpelasi tersebut cukup melalui RDP saja.

“Kami berkeyakinan bahwa lewat RDP kita akan mendapatkan keterangan yang utuh ,terstruktur, sistematis dan terukur sebagaimana tuntutan para pengusul,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan empat fraksi lainnya yang hanya mengusulkan RDP untuk meminta penjelasan dari Bupati Parmout.

Yang menarik sempat terjadi perbedaan pendapat di internal Fraksi Bintang Indonesia yang merupakan gabungan dua partai yakni Perindo dan PBB. Awalnya juru bicara Fraksi Bintang Indonesia menyatakan mengusulkan RDP. Namun hal itu sempat disanggah oleh ketua fraksi Bintang Indonesia Wawan Setiawan dari PBB.  Wawan mengaku terjadi perbedaan pendapat untuk menyatakan sikap. Namun karena PBB hanya terdiri dari dua anggota dewan, sedangkan Perindo terdiri tiga anggota dewan maka jika dilakukan voting, pihaknya akan kalah. Padahal kata Wawan, Dia merupakan salah satu anggota dewan pengusul hak interpelasi. Namun pada akhirnya Wawan mengikuti keinginan sebagian besar anggota fraksinya yang mengusulkan RDP.

Rapat paripurna terkait hak interpelasi tersebut akan dilanjutkan Rabu (19/8/2020) hari ini dengan agenda jawaban pengusul terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dan akan dilanjutkan dengan rapat paripurna dengan agenda sikap akhir DPRD Parmout terhadap usulan hak interpelasi. AJI

Baca Juga :   Sekda Parmout Nyatakan ‘Rumah Presiden’ Bukan Aset Pemda

Komentar

News Feed