oleh

Pemda di Sulteng Diminta Masif Sosialisasikan Inpres Corona

SULTENG RAYA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk mensosialisasikan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020 secara masif.

“Sosialisasikan dengan melibatkan tokoh masyarakat, ormas atau tim penggerak PKK. Bahkan, mengkampanyekan melalui media konvensional  juga media sosial,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) khusus tingkat menteri secara virtual, Kamis (13/8/2020).

Inpres nomor 6 tahun 2020 mengatur tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 atau covid-19.

Sebagai pendukung, Pemda diminta untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19.

Baca Juga :   Penyelenggaraan Transportasi Diminta Kosisten Patuh Prokes

Dalam penyusunan dan penetapan Perkada itu, kata Tito, tentunya harus memperhatikan kondisi daerah dan disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing.

“Dalam penyusunannya, harus diperhatikan bagaimana kearifan lokal daerah masing-masing,” jelasnya.

Agar Perkada itu dapat berjalan maksimal,  Gubernur Sulteng diminta memberikan pendampingan kepada bupati dan walikota  untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penyusunan peraturan bupati dan walikota.

Namun, bagi pemda yang belum memiliki Perkada tersebut, Tito berharap segera menyusun dan ditetapkan sebagai aturan untuk diterapkan kepada masyarakat.

“Saya harap segera menyusun dan ditetapkan sesuai Inpres nomor 6 tahun 2020,” harapnya.

Selain Perkada, seluruh kepala daerah juga membentuk tim koordinasi dan sinkronisasi dengan melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Baca Juga :   Fokopimcam Palsel Imbau Pengguna Jalan Selalu Pakai Masker

Menurut Tito, nantinya tim tersebut akan memberikan laporan setiap awal bulan kepada Kemendagri dan diteruskan ke Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hal Asasi Manusia (Menkopolhukam) terkait progres penerapan Inpres tersebut.

“Di sisi lain, kami juga akan membentuk tim koordinasi dan sinkronisasi untuk memberikan penguatan kepada kementerian atau lembaga sesuai Inpres Nomor 6 tahun 2020,” jelasnya. RAF

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed