oleh

Kadisdikbud Sesalkan Pernyataan Anleg Terkait Proyek Fiktif

SULTENG RAYA- Kadisdikbud Kota Palu, Ansyar Sutiadi sangat menyayangkan sikap Anggota DPRD Kota Palu, Marcelinus yang menyatakan adanya dugaan proyek fiktif terkait pembangunan gedung di SDN 1 Tatura Palu.

Untuk diketahui, proyek tersebut  bersumber dari bantuan sosial Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang dikucurkan pasca bencana alam  28 September 2018 lalu, sejumlah Rp1,5 miliar.

Menurut Kadis, hal itu tidak tepat dilakukan oleh seorang Anggota DPRD. Seharusnya kata dia, jika menemukan  sesuatu yang kurang tepat dalam menjalankan fungsi pengawasan harus dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada pihak terkait sebelum memberikan pernyataan, apalagi langsung ke media.

“Saya sangat sesali sikap seperti ini, karena bahasa itu tidak patut untuk dilontarkan, apakah dia hakim yang berhak menghakimi kami, ada pihak yang berhak melakukan itu, apalagi tidak dikonfirmasi,” kata Kadis dalam keterangan pers, Kamis (13/08/2020)

“Kalau semua bisa melakukan ini tanpa adanya konfirmasi, semua orang juga bisa, saya juga bisa menuduh dengan sembarangan,” katanya.

Baca Juga :   Perayaan Sumpah Pemuda SPENSA Palu Bagikan Sembako

Sehubungan dengan itu, kadis mengatakan sebagai lembaga pihaknya merasa dilecehkan atas pernyataan tersebut. Ia pun mempertanyakan motivasi anggota dewan tersebut yang mengeluarkan pernyataan yang menurutnya tidak tepat.

“Kami secara lembaga merasa terlecehkan dengan tuduhan itu, secara pribadi kami semua yang terlibat disitu dianggap melakukan hal yang tidak betul,” katanya.

Sementara itu, Usrin Mustafa selaku mantan Kepala SDN 1 Tatura juga mengeluhkan hal yang sama. Menurut dia, sebagai anggota DPRD harusnya paham mekanisme pelaksanaan dan fungsi pengawasan legislator. 

“Saya selaku kepala sekolah juga tersinggung, nama saya tercemar apalagi sudah masuk koran.  Beliau sebagai legislator harusnya dikoordinasi dulu, mari kita bersinergi. Setahu saya bahwa dana ini adalah dana Bansos dari pusat  yang disalurkan ke sekolah langsung,” terangnya.

Dia menyampaikan, dalam pelaksanaan proyek  ada mekanisme yang mengatur, termasuk adanya tim teknis yang membuat RAB. “Saya mengikuti apa yang ada di RAB sesuai anggaran,  dan saya membuat laporan.  Laporan ini sampai ke pusat, Disdikbud, dan sekolah. Tidak ada laporan harus ke DPRD,” jelasnya.

Baca Juga :   Mudahkan Pembelajaran Dimasa Pandemi, SDN 15 Palu Susun Modul PJJ

Usrin juga membatah terkait dengan dugaan pembangunan fiktif. Menurut dia semua yang disampaikan anggota DPRD tidak benar, karena pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dalam RAB.

Seharusnya kata Usrin, Anggota DPRD tersebut bertanya kepadanya atau ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu sebelum mengeluarkan stekmen ke media, agar tidak ada informasi yang menyesatkan ke masyarakat.

Dimana sebelumnya, pasca bencana 18 September 2018 silam, sekolah ini menerima Bansos dari Kemendikbud sebesar Rp1,5 Miliar, dana tersebut digunakan untuk merehap tiga gedung, masing-masing gedung A untuk rehap ringan, gedung B rehap sedang, sedangkan gedung C rehap total (suntik), dengan total 18 ruangan.

Di dalam RAB, di gedung C terdapat ruang guru dan ruang kepala sekolah, namun setelah gedung tersebut selesai dibangun, kepala sekolah, Usrin Mustafa berinisiatif memindahkan ruang kepala sekolah dan ruang guru ke gedung lama yang tidak masuk kena rehap.

Baca Juga :   Unismuh Palu Bangun MoU dengan Pemda Touna

Sementara ruang kepala sekolah dan guru di gedung C disulap menjadi ruang pertemuan, dengan cara menggabungkan dua ruangan itu, pasalnya di sekolah ini belum memiliki ruang pertemuan.

Inilah yang dipermasalahkan oleh Anggota DPRD Kota Palu, karena saat melakukan peninjauan ke sekolah, ruang kepala sekolah dan ruang guru tidak ditemukan di gedung C sebagaimana di dalam RAB, melainkan di temukan di gedung yang berbeda. Bahkan gedungnya terbilang sudah cukup lama, daun jendela banyak yang sudah terkelupas.

Sehingga anggota DPRD Kota Palu, Marcelinus,  menduga ada proyek fiktif karena tidak sesuai dengan RAB. JAN/ENG

Komentar

News Feed