oleh

Penuhi Hak Anak yang Terlibat Hukum

SULTENG RAYA – Dalam rangka meningkatkan kualitas dan peran serta masyarakat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), setiap penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat dan juga akademisi harus meningkatkan sinergitas dalam meningkatkan kualitas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Didasari hal tersebut, maka Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng), menggelar rapat koordinasi pembinaan masyarakat mengenai pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Pada Anak, Rabu (12/8/2020).

Rapat koordinasi ini mengusung tema “Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Implementasi Pasal 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA).”

Kegiatan ini, diikuti oleh peserta dari jajaran aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Tengah dalam hal ini Kepolisan, Kejaksaan dan Pengadilan, Dinas Sosial Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu, Balai Pemasyarakatan Palu, serta para akademisi dari Universitas di Kota Palu.

Baca Juga :   KNPI Palu Ajak Pemuda Patuh Prokes

Bertindak selaku pengisi acara, dihadirkan narasumber yang berkompeten dari berbagai kalangan diantaranya Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Slamet Prihantara, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Sartono, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Izamzan serta Perwira Unit 2 Subdit IV Ditreskrim Polda Sulawesi Tengah, Siti Elminawati.

Kegiatan tersebut, dilakukan setelah mengantongi ijin dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dimana mekanisme pelaksanaan diatur secara ketat dengam mempedomani protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh peserta wajib menggunakan masker, face shield, sarung tangan yang telah disiapkan oleh panitia, dan tetap menjaga jarak satu sama lain.

Dalam laporannya selaku ketua panitia, Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan (PAS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Sunar Agus menyatakan, maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang SPPA.

Baca Juga :   BPD Palu Beri Penghargaan 31 Wajib Pajak

“Harapan kita bersama adalah terpenuhinya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam proses Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Post Ajudikasi serta masyarakat.” kata Sunar.

Sementara, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Lilik Sujandi mengatakan, Undang-Undang SPPA menimbulkan perubahan mendasar dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Keadilan restoratif dan Diversi yang menjadi pendekatan sekaligus tujuan dari proses peradilan pidana anak saat ini, mengubah paradigma penjatuhan sanksi bagi pelaku yang semula hanya fokus pada penghukuman menjadi pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat.

Lilik juga berharap, kegiatan ini dapat menjadi media membangun sinergitas antar aparat penegak hukum, instansi pemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman dalam melaksanakan tugas, serta membantu memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penanganan dan perlakuan serta pemenuhan hak-hak terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Baca Juga :   Pansus Koreksi Dua Pasal Ranperda Perubahan APBD

“Semua pihak memiliki peran signifikan yang dapat membantu mewujudkan SPPA yang lebih mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Diperlukan adanya persamaan persepsi tentang peran dan fungsi masing-masing sehingga dapat mewujudkan koordinasi, kerjasama dan sinergi yang baik,” ucap Lilik. */YAT

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed