oleh

Anak Lahir Pulang Bawa Akta Mulai Diberlakukan di Palu

SULTENG RAYA – Demi mempermidah masyarakat dalam mendapatkan hak terhadap dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palu mulai menerapkan pembuatan langsung akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) bagi anak lahir di Puskesmas maupun di Rumah Askit Ibu dan Akan (RSIA) Nasanapura.

Program layanan bernama Alpukat (anak lahir pulang bawa akta) tersebut diresmikan langsung oleh Wali Kota Palu, Hidayat bersamaan dengan program kelurahan sadar miliki dokumen kependudukan alias Kasiku, di Puskesmas Sangurara, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kamis (13/8/2020).

Khusus program layanan Kasiku, baru diuji coba untuk Kelurahan Tipo dan Kabonena.

“Ketika ada masyarakat yang melahirkan, petugas Puskesmas atau pun RSIA Nasanapura langsung membuatkan akta kelahiran dan KK. Demikian juga untuk masyarakat Tipo dan Kabonena, saat mengurus dokumen kependudukan tidak perlu lagi ke Dinas Dukcapil, tapi bisa langsung dilayani di kelurahan melalui sistem aplikasi online,” jelas Kepala Disdukcapil Kota Palu, Rosida Thalib.

Baca Juga :   Gubernur: Pakai Toga Dulu, Baru Baju Pengantin

Meurutnya, layanan akta kelahiran online itu bermula pascabencana 2018 lalu mengakibatkan banyak anak-anak kehilangan akta kelahiran. Kemudian, pihak Unicef melalui Yayasan Karampuang dalam misi kemanusiaan bekerja sama Dinas Dukcapil kota Palu menerbitkan kembali dokumen kependudukan berupa akta kelahiran bagi anak-anak korban bencana alam.

“Kerja sama ini dikembangkan dengan peningkatan layanan yang dilengkapi dengan aplikasi dan server, sehingga saat sekarang ada layanan Alpukat dan Kasiku,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota, menyampaikan apresiasi kepada pihak Unicef dan Yayasan Karampuang yang telah membantu layanan aplikasi tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik.

“Ini merupakan suatu inovasi dan kreativitas anak bangsa, sehingga Pemerintah bersungguh-sungguh memberikan pelayanan bagi masyarakat,” katanya.

Baca Juga :   Pemkot Harus Punya Peta Wilayah Rentan Covid-19

Wali Kota Hidayat mengingatkan petugas tidak melakukan pungutan liar (Pungli) dalam pelayanan dokumen kependudukan. Jika terjadi, kata dia, bakal diserahkan kepada Tim Saber Pungli untuk diproses hukum.

“Jangan main-main. Sudah ada satu orang yang coba pungut-pungut kita temukan dan sudah diproses hukum. Saya minta agar aturan-aturan Pemerintah Pusat terkait pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan dapat dijelaskan dengan baik kepada masyarakat, agar masyarakat paham,” tegasnya. HGA

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed