oleh

Tujuh Anggota DPRD Parmout Ajukan Usul Hak Interpelasi

SULTENG RAYA – Tujuh anggota DPRD Parigi Moutong (Parmout) mengajukan usulan hak interpelasi kepada Bupati Parmout, H Samsurizal Tombolotutu. Usulan hak interpelasi itu diajukan secara tertulis melalui rapat paripurna di ruang aspirasi DPRD Parmout, Rabu (5/8/2020).

Tujuh anggota dewan yang mengajukan hak interpelasi tersebut terdiri lima orang dari Partai Nasdem yakni Sayutin Budianto, Sutoyo, Ummy Kalsum dan Fery Budiutomo. Kemudian Wawan Setiawan (PBB) dan Helmut Paudi (PAN). Secara aturan pengajuan hak interpelasi itu sudah memenuhi syarat karena diajukan oleh minimal dua fraksi atau sekurang-kurangnya tujuh orang anggota dewan.

Fery Budiutomo mewakili rekan-rekannya selaku pengusul hak interpelasi menyampaikan penjelasan atas usul hak interpelasi tersebut. Fery menjelaskan, penyampaian usul hak interpelasi itu diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong pasal 75 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Fery menjelaskan, alasan pengajuan usulan hak interpelasi itu adalah merujuk pada ketentuan pasal 157 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Baca Juga :   Pelaku Pembunuhan di Sienjo Terancam Hukuman Mati

“Kami selaku anggota DPRD Parigi Moutong masa bakti 2019-2024, selaku pengusul hak interpelasi, perkenankan kami yang bertanda tangan untuk meminta keterangan resmi dari saudara Bupati Parigi Moutong terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh saudara Bupati Parigi Moutong dalam menjalankan roda pemerintahan pasca menjabat periode kedua 2018-2023 yang menurut penilaian kami menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga memunculkan gelombang aksi dengan berbagai macam isu yang berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” ujar Fery.

Ada 19 item yang menjadi isu utama hak interpelasi yang diajukan oleh pengusul, diantaranya adalah, pemindahan dana pemerintah daerah dari Bank Sulteng Cabang Parigi kepada BNI Cabang Parigi yang tidak menguntungkan dari aspek pendapatan daerah. Pengalokasian dana desa di lima desa yang ada di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan atas pembangunan fisik berupa jalan di Pantai Mosing. Menjalankan pemerintahan bukan di kantor Bupati yang terletak di ibukota Kabupaten Parmout, tetapi dari kediaman pribadi di Desa Sinei Kecamatan Tinombo Selatan. Pengelolaan serta pembiayaan rumah jabatan termasuk didalamnya adalah jaminan kesejahteraan pejabat negara dalam hal ini Bupati, tidak dilaksanakan di rumah jabatan negara, akan tetapi dilaksanakan di kediaman pribadi.

Baca Juga :   Warga Tak Pakai Masker Dihukum Push Up

Sementara itu, Ketua DPRD Parmout, Sayutin Budianto yang juga salah satu pengusul hak interpelasi menjelaskan, proses pengajuan hak interpelasi tersebut akan melalui empat tahap yakni, tahap pertama pengajuan usulan hak interpelasi oleh minimal dua fraksi atau sekurang-kurangnya tujuh orang anggota dewan. Tahap kedua adalah tanggapan fraksi-fraksi atas usulan hak interpelasi yang diajukan oleh pengusul. Selanjutnya pada tahap ketiga, pengusul hak interpelasi akan menyampaikan jawaban atas tanggapan fraksi-fraksi, dan tahapan keempat adalah sikap akhir fraksi terhadap usulan hak interpelasi. Dari empat tahapan tersebut semuanya disampaikan melalui rapat paripurna.

“Pada saat rapat paripurna penentuan sikap akhir fraksi-fraksi harus dihadiri oleh 50 persen plus dari jumlah anggota DPRD Parigi Muotong atau minimal dihadiri oleh 21 orang anggota dewan. Selanjutnya pada saat pengambilan keputusan apabila tidak terjadi aklamasi, maka keputusan akan diambil melalui suara terbanyak yakni 50 persen plus satu dari jumlah anggota yang hadir,”ujar Sayutin.

Baca Juga :   Pelaku Pembunuhan di Sienjo Terancam Hukuman Mati

Sayutin juga menambahkan, 19 item yang disampaikan oleh para pengusul hak interpelasi belum bersifat final, karena kemungkinan masih ada usulan tambahan dari fraksi yang lain, atau mungkin ada dari usulan tersebut yang dihilangkan atau diganti dengan usulan yang lain.

“Kami tidak mencampuri persoalan hukum perdata yang terkait dengan pribadi Bupati. DPRD bukan lembaga hukum. Kami hanya bertanya pada tatanan urusan ketatanegaraan,  urusan pemerintahan. Maka kewajiban DPRD bertanya urusan pemerintahan pada 19 item itu,”jelas Sayutin.

Sementara itu, sesuai jadwal yang disepakati oleh Badan Musyawarah, jadwal paripurna selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 18, 19 dan 24 Agustus 2020 mendatang.

Sekadar diketahui, pengajuan hak interpelasi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjukrasa yang dilakukan oleh massa yang menamakan diri Ampibi beberapa waktu lalu. Aksi itu menuntut Bupati Parmout, Samsurizal Tombolotutu agar mundur dari jabatannya. AJI

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed