oleh

Pemprov Melonggarkan Akses Transportasi Barang dan Penumpang

SULTENG RAYA – Memasuki masa new normal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai menerapkan kebijakan baru mengenai arus transportasi barang dan penumpang.

Kepala Bidang Angkutan Jalan, Keselamatan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan (Dishub) Sulteng, Sumarno, mengatakan, tidak lagi memberlakukan sistem buka tutup di setiap  perbatasan antardaerah, baik di perbatasan lintas provinsi ataupun lintas kabupaten dan kota.

“Kebijakan baru yang diterapkan adalah tidak memberlakukan buka tutup akses transportasi dan barang,” jelas Sumarno kepada media ini, Rabu (5/8/2020).

Kebijakan tersebut berdasarkan Surat Gubernur Sulteng bernomor 550/393/Dishub tentang Pengaturan Arus Barang dan Penumpang dalam Masa New Normal (Covid-19) tertanggal 28 Juli 2020.

Dalam surat tersebut, pembukaan akses transportasi barang dan penumpang berlaku per 1 Agustus 2020. Walaupun, kata Sumarno, masa masuk new normal di Sulteng dimulai dari 30 Juli 2020, akan tetapi diefektifkan mulai 1 Agustus 2020.

“Karena tanggal 30 sampai 31 Juli 2020 itu belum tersosialisasikan semuanya,” jelasnya.

Meski begitu, pengawasan tetap dilakukan di setiap titik perbatasan, terutama di kabupaten dan kota yang diperkirakan masih ada peluang penyebaran Covid-19.

Baca Juga :   Waspada Investasi Bodong Berkedok Koperasi

Sementara itu, Sumarno menuturkan, protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19  tetap diberlakukan. Para pelaku perjalanan diminta tetap menggunakan masker.

“Sedangkan bagi penumpang yang melakukan  perjalanan jauh keluar masuk dari daerah zona merah, tetap diberlakukan rapid test,” tuturnya.

Dalam tahapan new normal untuk arus penumpang, seluruh trayek bus dalam daerah maupun antarprovinsi, angkot dan layanan transportasi lainnya, dapat beroperasi kembali dengan kapasitas penumpang maksimal 75 persen, kecuali kendaraan keluarga dapat diisi 100 persen.

PEMKOT TETAP PERKETAT PEMERIKSAAN

Meski Pemprov Sulteng melalui surat Gubernur Sulteng telah melonggarkan akses transportasi barang dan penumpang, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu tetap memperketat pemeriskaan di pos lapangan di pintu masuk Kota Palu.

Pemkot tetap memberlakukan buka tutup jalan, yakni akses pintu masuk dibuka mulai pukul 07.00 Wita sampai 22.00 Wita.

Wali Kota Palu, Hidayat, mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan fakta di lapangan diungkapkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas. Salah satunya, kata dia, terdeteksinya delapan orang dari Makassar terkonfirmasi positif Covid-19 secara kumulatif sejak pos lapangan diberlakukan pada April 2020 lalu.

Baca Juga :   Pelaku Usaha Pariwisata Perlu Ciptakan Keamanan Berwisata

“Angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Manado, Gorontalo dan Makassar masih sangat tinggi. Kita di Kota Palu sangat khawatir dengan beberapa daerah tersebut. Apalagi, Kota Palu merupakan sentra keluar masuk orang,” kata Wali Kota Hidayat saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah pimpinan OPD dan camat se-Kota Palu di kediaman Wali Kota Palu, Kelurahan Tavanjuka, Selasa (4/8/2020).

Menurutnya, konsep penanganan Covid-19 di Kota Palu mengadopsi cara penanganan Covid-19 di Wuhan, China. Tiga kasus betul-betul diawasi, yaitu Pelaku Perjalanan (PP), Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Pelaku Perjalanan, katanya, harus melalui pemeriksaan kesehatan di pintu masuk Kota Palu, kemudian kasus OTG dan ODP tidak boleh melakukan isolasi mandiri, namun harus dirawat di pondok perawatan telah disiapkan di Asrama Haji dan Rusunawa Pantoloan.

“Nah tiga kasus ini betul-betul kita redam, sehingga masyarakat kota Palu sudah bisa merasakan hasil dari kerja Pemerintah kota Palu bahwa angka Covid-19 betul-betul kita bisa tekan,” lanjutnya.

Baca Juga :   MUI Palu Imbau Unjuk Rasa Tidak Anarkis

Oleh karena itu, Wali kota telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu menyurat kepada Gubernur Sulteng agar Kota Palu tetap diberikan ruang melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat.

“Saya mohon Gubernur agar kami Pemerintah Kota Palu diberikan kelonggaran dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kota Palu,” harapnya.

Wali kota Hidayat juga mengatakan, dirinya sudah menandatangani surat permohonan kepada Gubernur Sulteng agar pihaknya dibantu pendanaan selama dua bulan, khususnya untuk pos pemeriksaan di pintu masuk wilayah kota Palu.

“Saya kira kita sudah empat bulan lebih melakukan penjagaan di pintu masuk kota Paku menggunakan kemampuan dana kita sendiri. Olehnya kami memohon kepada Gubernur kiranya bisa dibantu pendanaan selama dua bulan khusus untuk pos lapangan. Sementara untuk Tim Surveillance maupun pondok perawatan, InsyaAllah kami masih mampu,” tandasnya.RAF/HGA/NDY

Komentar

News Feed