oleh

Turunkan Angka Pernikahan Dini di Parmout

SULTENG RAYA – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), menggelar sosialisasi Proyek Prioritas Nasional Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga (PKBR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) di Kampung KB Bagi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Dan PIK Remaja.

Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut, dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Parmout, H Badrun Nggai di aula lantai dua kantor Bupati Parmout, Rabu (29/7/2020).

Kepala DP3AP2KB, Yusnaeni dalam laporannya mengatakan, tujuan kegiatan tersebut  adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi remaja dan menurunkan angka pernikahan dini. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan program gender penyuluh KB kelompok BKR dan kelompok PIK Remaja di Kabupaten  Parmout.

Yusnaeni berharap, melalui sosialisasi tersebut  dapat mengantisipasi dan menghadapi tantangan serta perubahan dalam pengelolaan program bina ketahanan remaja. Selain itu, diharapkan para peserta mampu memfasilitasi pelaksanaan program genre melalui pengetahuan dan ketrampilan yang ramah remaja di Kabupaten Parmout.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Maria Ermawati dalam sambutannya  mengatakan,  peserta sosialisasi  bisa menjadi agen-agen perubahan yang tidak pernah lelah untuk mensosialisasikan bahayanya dampak dari pernikahan dini kepada seluruh generasi muda di Kabupaten Parmout.

Dia berharap, semua materi yang diberikan oleh  pamateri dapat mengubah pola pikir remaja-remaja milenial dan bisa mengampanyekan 21,25 yaitu umur 21 tahun bagi wanita untuk menikah dan umur 25 tahun bagi laki-laki .

Sementara, Wabup Parmout, Badrun  Nggai dalam sambutannya mengatakan, penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan proyek prioritas untuk mendukung program nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

“Pada aspek ketahanan keluarga, berbagai data dan kajian menunjukan bahwa keluarga yang dibangun di usia muda tanpa kesiapan, akan rentan terhadap retaknya hubungan rumah tangga, memicu pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian,” tutur Badrun.

Badrun berharap, dinas terkait harus berperan aktif dalam pembinaan ketahanan remaja sebagai upaya menyiapkan remaja sebagai calon orang tua agar mampu membangun keluarga berkualitas sehingga melahirkan generasi yang berkualitas dan remaja sebagai calon penduduk usia produktif agar mampu menjadi aktor/pelaku pembangunan. AJI

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed