oleh

Gubernur Longki Tertarik Mengikutkan PNS Program BPJamsostek

SULTENG RAYA – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola berharap sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker) bisa lebih massif untuk segmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“ Saya harap adanya upaya-upaya sosialisasi yang masif di segmen PNS,” kata Gubernur Longki saat menerima kunjungan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Kantor Cabang Palu, La Uno di ruang kerja Gubernur Sulteng, Rabu (29/7/2020).

Menurutnya, mengikutkan PNS dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan memang sangat perlu, guna memberikan perlindungan dan keselamatan kepada PNS saat bekerja.

Harapannya, PNS tidak hanya memiliki perlidungan kesehatan karena menjadi peserta BPJS Kesehatan, tapi juga perlindungan keselamatan kerja.

Meski saat ini belum ada regulasi yang mengijinkan pemerintah daerah menganggarkan pembayaran iuran peserta BPJamsostek bagi PNS melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun hak itu bukanlah kendala berarti.

Salah satu cara yang dapat dilakukan, kata dia, pembayaran iuran dilakukan melalui pemotongan gaji atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan secara otomatis. Dengan iuran yang kecil itu, Gubernur meyakini pegawai tidak keberatan untuk membayarnya melalui pemotongan tersebut.

“Meski belum ada regulasinya, itu bukan kendala berarti. Namun, iuran bisa dibayarkan dengan pemotongan gaji atau TPP. Sehingga, PNS bisa mendapat perlindungan ganda, yaitu dari aspek kesehatan lewat BPJS Kesehatan dan keselamatan kerja dari BPJamsostek,” ucapnya. 

 

PNS BISA JADI PESERTA MANDIRI

Sementara itu, Kakacab BPJamsostek Palu, La Uno, menyampaikan, seyogyanya PNS dapat ikut menjadi peserta dengan mekanisme pembayaran iuran mandiri hanya Rp12.000 per bulan.

“Banyak manfaat yang bisa diterima atas instrumen sosial ini bila peserta tertimpa kecelakaan kerja maupun kematian,” jelasnya.

Bukan hanya sebatas santunan duka, melainkan apabila ahli waris yang ditinggalkan masih sekolah, maka BPJamsostek sudah menyertakan beasiswa dibayar sesuai jenjang pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi.

Menurut La Uno, saat ini kepesertaan BPJamsostek masih meliputi pegawai non PNS. Saat ini, sebanyak 774 pegawai non PNS di lingkungan Pemprov Sulteg terdaftar sebagai peserta BPJamsostek.

“Dengan keunggulan yang ditawarkan, maka diharapnya kepesertaan BPJamsostek dapat terus meningkat, karena program ini dapat melindungi pekerja apapun dari instansi manapun,” jelasnya.

Pertemuan itu dirangkaikan dengan penyerahan santunan duka peserta BPJamsostek Rp74 juta kepada perwakilan peserta program. Kemudian, menandatangani naskah perjanjian antara Pemprov Sulteng dan Bpjamsostek dalam rangka memberikan proteksi kepada bagi pegawai kontrak non PNS lewat jaminan sosial tenaga kerja.RAF

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed