oleh

Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pilkada

 

Oleh: Rusli Attaqi  

(Direktur Perkumpulan Indonesia Memilih)

 

Dalam sebuah Negara yang menganut sistem Demokrasi, menempatkan rakyat pada kekuasaan yang tertinggi. Dalam pengertian yang partisipatif demokrasi itu disebut sebagai kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. oleh karena itu, rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.  Dalam arti bahwa rakyat dapat secara langsung memilih siapa yang dikehendaki dalam pemerintahan.

Dalam konteks Negara Indonesia yang juga menganut system demokrasi, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi. Hal itu termuat dalam kontistusi UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 2 yaitu Kedaulatan Berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Inilah kemudian menjadi legitimasi masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam hal menentukan siapa yang menjadi keinginannya untuk mengurus Negara ini.

Lebih khusus terkait dengan penyelenggaraan pilkada, rakyat juga diberikan kedaulatan untuk memilih sendiri para pemimpin di daerahnya, baik itu gubernur, bupati maupun walikota. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten/kota.

Baca Juga :   Programa Penyuluhan Detak Jantung Penyuluh Dalam Setahun

Hal-hal tersebut yang menjadi dasar bahwa masyarakat harus terlibat atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu lebih khususnya Pilkada.

Apa urgensinya masyarakat harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada? Apa yang harus dilakukan masyarakat?

Pertama, berpatisipasi menggunakan hak suaranya. Dalam rangka untuk menghasilkan pemimpin yang baik sesuai dengan masyarakat, harus berpartisipasi untuk menggunakan hak suaranya dalam pilkada. Masyarakat harus melihat secara detil figur yang akan maju dalam pilkada. Jika dia jujur, amanah dan baik, masyarakat harus ikut memilihnya.

Sebaliknya jika moralnya akurang baik, maka masyarakat harus berani untuk tidak memilihnya. Jangan terperdaya dengan janji atau politik uang. Jika hal ini tidak dilakukan masyarakat maka pemimpin yang akan terpilih nanti tidak sesuai yang dinginkan.

Baca Juga :   Programa Penyuluhan Detak Jantung Penyuluh Dalam Setahun

Kedua, membantu Bawaslu ikut terlibat melakukan pengawasan. Masyarakat tidak bisa berharap full terhadap Bawaslu karena personilnya sangat terbatas.  Jika ada pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat segera laporkan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini Bawaslu untuk diproses.

Jika kedua hal ini dengan penuh kesadaran dilakukan oleh masyarakat, harapan untuk mewujudkan pilkada yang bersih, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat dapat terwujud. Itulah pentingya kenapa masyarakat harus ikut terlibat dalam peneyelenggaraan pilkada.

Selama ini, masyarakat tidak mau terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada karena disebabkan beberapa hal:

  1. Figur pemimpin yang diajukan dalam pesta demokrasi tidak sesuai dengan keinginan
  2. Masyarakat jenuh dengan proses demokrasi 5 tahun sekali yang tidak membawa perubahan dalam bagi kehidupan masyarakat.
  3. Pemilu atau pilkada bukan lagi merupakan skala prioritas masyarakat.

Apalagi penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini dapat menurunkan daya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada. Pertama, karena alasan kesehatan. Mungkin sebagian masyarakat yang tinggal di zona merah khawatir untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya maupun terlibat dalam hal melakukan pengawasan karena takut terkena covid 19. Kedua, karena faktor ekonomi di masa-masa sulit ini, bisa menurunkan keinginan masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pilkada.

Baca Juga :   Programa Penyuluhan Detak Jantung Penyuluh Dalam Setahun

Sebagian Masayarakat tentunya beranggapan lebih penting urus kebutuhan keluarga dibanding datang ke TPS atau terlibat dalam hal melakukan pengawasan.

Inilah tantangan kita semua di masa pandemi ini, harus bisa meyakinkan masyarakat memberikan pemahaman untuk ikut terlibat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada.

Kita perlu mengimbau masyarakat agar jangan golput, datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nurani, jangan terpengaruh dengan politik uang, dan ikut terlibat dalam hal melakukan pengawasan terhadapat penyelenggaraan pilkada dari tahap awal hingga akhir.***

Komentar

News Feed