oleh

Aksi Unjuk Rasa Turunkan Bupati Parmout Dinilai Kebablasan

SULTENG RAYA – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi  Masyarakat Peduli Parigi Moutong (Ampibi) dengan tuntutan meminta mundur Bupati Parmout Samsurizal Tombolotutu di gedung DPRD Parigi Moutong (Parmout), Rabu (22/7/2020) dinilai kebablasan. Pasalnya apa yang ditudingkan oleh para pengunjuk rasa tersebut dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Demikian dikatakan oleh Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Parmout, Syamsu Nadjamuddin, Kamis (23/7/2020).

Syamsu mengatakan, selaku juru bicara Pemkab Parmout, dirinya perlu meluruskan beberapa isu yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa agar tidak menyesatkan masyarakat Kabupaten Parmout yang jumlah penduduknya kurang lebih 447 ribu jiwa.

Syamsu menegaskan, Bupati Parmout, Samsurizal Tombolotutu tidak pernah meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala daerah. Terkait Samsurizal yang lebih banyak berakifitas di wilayah utara tepatnya di Pantai Mosing Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan kata Syamsu, karena Bupati Samsurizal ingin mengembangkan kawasan destinasi wisata tugu khatulistiwa termasuk Pantai Mosing sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Parmout.

“Hal ini terilhami karena di wilayah ini terdapat karunia Allah yang tidak bisa direkayasa dan diubah manusia yaitu garis khatulistiwa yang menjadi magnet destinasi pariwisata dan ikon Kabupaten Parigi Moutong. Pak Bupati ingin mengembangkan kawasan wisata tersebut,”ujar Syamsu.

Syamsu menambahkan, walaupun Bupati Samsurizal akhir-akhir ini lebih banyak berdomisili di Pantai Mosing, namun dia memastikan bahwa  urusan pemerintahan, pembangunan, siklus perencanaan, pengawasan, pola kemitraan dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan, pelayanan dasar dan urusan kemasyarakatan, koordinasi antar lembaga dan vertikal berjalan lancar tidak ada yang terbengkalai.

“Buktinya walaupun Pak Bupati akhir-akhir ini, lebih banyak berdomisili di Pantai Mosing namun laporan keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut yakni tahun 2018 dan 2019 dari BPK RI. Sebelumnya hanya mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP),”jelas Syamsu.

Syamsu juga membantah tudingan para pengunjuk rasa yang menilai Bupati Samsurizal tidak peduli dengan masalah bencana alam yang melanda beberapa wilayah Kabupaten Parmout. Justru sebaliknya kata Syamsu, saat beberapa wilayah dilanda  banjir sepekan lalu antara lain Boyantongo, Olobaru, Olaya dan Tindaki, Bupati Samsurizal langsung memerintahkan seluruh jajarannya untuk sigap, lembur dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan warga terdampak banjir serta menghadirkan Kepala Balai Sungai untuk meninjau infrastruktur yang rusak.

“Tudingan itu tidak berdasar. Buktinya Pak Bupati langsung meninjau beberapa titik lokasi banjir dan menginstruksikan jajaran untuk melakukan upaya strategis penanganan banjir. Bahkan pak Bupati juga langsung menyerahkan bantuan bagi para korban banjir,”ungkap Syamsu.

Karenanya kepada masyarakat Kabupaten Parmout, Syamsu mengimbau agar berhati-hati dan selektif menerima informasi dan berita secara  sepihak agar tidak melahirkan kesalahpahaman.

“Bila masih terdapat harapan masyarakat yang belum terpenuhi secara keseluruhan dapat dipahami dan tentu semua janji dan program akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas,”pungkasnya. AJI

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed