oleh

Pansus Covid-19 di Morut Belum Dibentuk

SULTENG RAYA – Tarik ulur rencana Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara  (Morut), untuk membentuk panitia khusus (Pansus) penanganan pandemi virus Covid-19 terus berlanjut. 

Memasuki bulan kelima penanganan wabah mematikan ini, belum ada titik terang terkait dengan rencana keterlibatan pihak DPRD Kabupaten Morowali Utara merealisasikan Pansus Covid-19 sebagai langkah konkrit pengawasan anggaran.

Sejak mencuat bulan Mei 2020 yang lalu, belum ada kepastian bahwa Pansus DPRD ini akan terbentuk secara resmi, kabarnya masih terjadi kisru antara fraksi yang mengusulkan dibentuknya Pansus itu dengan pimpinan DPRD. Ketua DPRD setempat dikabarkan belum menyetujui rencana tersebut. 

Ketua DPRD Morowali Utara, Hj. Megawati Ambo Asa yang dikonfirmasi Sulteng Raya, Kamis (23/7/2020) di ruang kerjanya menerangkan, sebagai pimpinan tertinggi legilatif setempat seyoyagnya dia setujuh Pansus tersebut segera dibentuk.

Hanya saja rencana pembentukan ini terbentur dengan mekanisme yang berlaku dalam tata tertib DPRD Morowali Utara berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2018 pasal 69 ayat 1 yang berbunyi jumlah anggota Pansus DPRD paling banyak sembilan orang. 

Baca Juga :   Kodim 1311/Morowali Kirim Bantuan ke Sulbar

“Sementara yang diusulkan oleh fraksi yang mengusulkan pembentukan ini jumlahnya 10 orang, jadi saya sebagai pimpinan DPRD bukannya tidak setuju Pansus ini dibentuk, melainkan ada mekanisme yang belum terpenuhi” katanya.

Ia menyatakan, apabila pengusulan pembentukan Pansus ini sudah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, maka sebagai pimpinan DPRD pastinya akan menindaklanjuti hingga ke jenjang paripurna. Memang katanya ada yang mengusulkan untuk pembentukan pansus, namun ada mekanisme sebelum masuk persidangan harus melalui Badan Musyawarah (Bamus).

“Ada mekanisme yang menurut saya tidak sesuai dengan tatib pembentukan pansus. Hal tersebut sudah kami rapatkan. Sebagai pimpinan lembaga (legislatif) saya mengapresiasi keinginan sebagian fraksi untuk pengusulan pembentukan pansus, sepanjang sesuai dengan mekanisme dalam tatib,” terangnya.

Menurutnya, pembentukan Pansus Covid-19 ini juga bukan merupakan keputusan yang mendesak dalam mengawasi Pemerintah Kabupaten. Pihak eksekutif sedang fokus bekerja menangani masalah Virus Covid-19,  dikawatirkan dengan adanya Pansus ini kinerja para OPD tidak akan berjalan optimal dan efektif, lantaran dibayang-bayangi pihak legislatif.

Baca Juga :   Lagi, Polsek Bahodopi Ringkus Pengedar Sabu

“Sekarang sedang berjalan penanganan Pandemi virus Covid-19, biarkan dulu Pemerintah bekerja menyelesaikan tanggungjawabnya, kalau ada kekeliruan dalam penyelenggaraan keuangan penangana Covid-19, akan ada waktunya kita DPRD mempertanyakan itu,” jelasnya.

Selain itu kata Ketua DPRD asal Partai Golkar ini, semenjak wacana pembentukan Pansus tersebut muncul, para pimpinan dan anggota DPRD setempat tengah sibuk dengan sejumlah agenda rutin mereka termasuk monitoring pengawasan penanganan Covid-19 dan penanggulangan Bencana di sejumlah Kecamatan. Sehingga pembentukan Pansus belum terlaksana.

“Selaku pimpinan lembaga, tentunya tidak bijak ketika saya menyampaikan dan menjawab hal-hal sehubungan dengan pembentukan pansus tersebut, yang tidak sesuai dengan mekanisme di Media Sosial (Medsos). Ini menyangkut marwah lembaga yang terhornat ini,” ujarnya.

Baca Juga :   Kodim 1311/Morowali Kirim Bantuan ke Sulbar

Hj Mega mengimbau, kepada penggiat medsos agar bijak dalam menanggapi persoalan yang berkembang di lembaga itu, dengan tidak membangun opini terkait dengan kisru Pansus ini, sebab bermedsos diatur dalam UU ITE. “Kalau ada permsalahan konfirmasi ke Lembaga,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memang sejak bulan Maret 2020 lalu terus mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam melawan pendemi Covid-19, sedikitnya Rp49 Miliar dana  hasil refocusing Anggaran Pendapatan Benlanja Daerah (APBD) tahun 2020 digelontorkan untuk menangani masalah ini.

Fokus utama Pemerintah Kabupaten adalah menangani tingkat kesehatan masyarakat, selain itu pemulihan ekonomi selama Pandemi berlangsung juga tujuannya sebab masyarakat dibatasi untuk beriteraksi di luar rumah, banyak diantaranya kehilangan pekerjaan sehingga perlu bantaun pemerintah untuk menanggulangi ekonomi.

Namun menurut sejumlah kalangan, dalam penanganan pandemi Covid-19 di daerah itu, terdapat kekeliruan yang dilakukan Pemerintah, sehingga muncul wacana pembentukan Pansus oleh DPRD sebagai langkah pembinaan administrasi. VAN

Komentar

News Feed