oleh

Massa Ampibi Tuntut Bupati Samsurizal Mundur

SULTENG RAYA- Ratusan masa yang menamakan diri Aliansi  Masyarakat Peduli Parigi Moutong (Ampibi) melakukan aksi unjukrasa di kantor DPRD Parigi Moutong (Parmout), Rabu (22/7/2020). Para pengunjuk rasa tersebut menuntut Bupati Parmout, Samsurizal Tombolotutu mundur dari jabatannya karena dinilai telah melanggar sumpah jabatan dan melakukan penyalagunaan kewenangan.

Juru bicara Ampibi, Fadli Arifin Aziz mengatakan, Bupati Parmout,  Samsurizal Tombolotutu sudah cukup bukti melakukan pelanggaran. Salah satunya adalah lahan di pantai Mosing yang di desa Sinei  Kecamatan Tinombo Selatan yang merupakan lahan pribadi Samsurizal Tombolotutu berdasarkan surat kepemilikan dari pertanahan. Pelanggaran yang dilakukan Samsurizal kata Fadli adalah banyaknya anggaran daerah maupun desa sudah digelontorkan untuk pembangunan sarana yang ada di pantai Mosing. Hal itu katanya merupakan pelanggaran  terhadap Undang-Undang.

Pelanggaran lainnya lanjut Fadli adalah Keputusan Pengadilan Negeri Parigi yang memutusakan Bupati Samsurizal bersalah dan harus mengembalikan uang sebesar Rp4,9 miliar terkait persoalan utang piutang. Berdasarkan keputusan pengadilan tersebut kata Fadli ada seorang pengusaha yang memberikan uang kepada Samsurizal untuk kepentingan tertentu. Hal itu katanya merupakan gratifikasi dan melanggar pasal 76 huruf e Undang –Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa seorang kepala daerah tidak boleh menerima pemberian.  Karenanya atas nama Ampibi, Fadli meminta agar DPRD Parmout menggunakan hak  interpelasi atau  juga hak angket terkait dugaan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bupati Samsurizal Tombolotutu.

Setelah melakukan orasi di halaman Kantor DPRD Parmout, 20 orang perwakilan massa diundang melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Parmout. Dalam pertemuan dua fraksi di DPRD Parmout yakni Fraksi Nasdem dan Fraksi Bintang Indonesia (fraksi gabungan Partai Bulan Bintang dan Perindo) menyatakan  siap menggunakan hak interpelasi sebagaimana tuntutan pengunjukrasa . Sementara itu, lima fraksi lainya yakni fraksi Gerindra –Berkarya,  Fraksi   PDI Perjuangan, Fraksi  Hanura-Demokrat, Fraksi Toraranga (Golkar,PAN),Fraksi PKB ,PPP,PKS  meminta waktu untuk dibahas dengan anggota lainnya.  

Ketua DPRD Parmout Sayutin Budianto yang merupakan anggota Fraksi Nasdem mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menggunakan hak inperpelasi terhadap Bupati Parmout dan pengusulan tersebut akan dibahas dalam agenda rapat paripurna dalam waktu hingga 14 hari kedepan yakni pada tanggal 10 Agustus 2020.

Sebelum mendatangi Kantor DPRD Parmout, massa aksi juga mendatangi beberapa tempat diantaranya di rumah jabatan Bupati Parmout. AJI

Baca Juga :   Sekda Parmout Nyatakan ‘Rumah Presiden’ Bukan Aset Pemda

Komentar

News Feed