oleh

Pelayanan BPJS di RSUD Anuntaloko Parigi

SULTENG RAYA – Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong (Parmout), H Badrun Nggai mengaku, menerima banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit (RS), khususnya BPJS kesehatan.

Oleh karena itu, Wabup berharap agar pelayanan kesehatan yang menggunakan kartu BPJS khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi menggunakan sistem satu pintu.

Kumala Digifest

“Jangan lagi ada keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan kesehatan terkait administrasi BPJS yang memberatkan masyarakat saat membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujar Badrun pada kegiatan Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama II yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Parmout di ruang kerja Wabup, Kamis (9/7/2020).

Pada kesempatan itu, Wabup juga menegaskan, berdasarkan data di BPJS kesehatan masih terdapat sebanyak 18.126 jiwa masyarakat Parmout yang akan didorong untuk masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mereka yang masuk dalam data ini tidak akan dinonaktifkan sebagai penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Baca Juga :   Hanya 60 Orang, Penyuluh KB di Parigi Moutong Belum Memadai

“Saya mohon secepatnya data ini dimasukkan karena sesuai jadwal pemutakhiran data terakhir untuk penerima JKN-KIS adalah pada tanggal 20 Juli 2020,” tegas Badrun.

Terkait perubahan data di masyarakat akibat angka kematian dan kelahiran, Wabup berharap peran pemerintah desa untuk proaktif berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar pihak BPJS Kesehatan dapat memvalidasi data tersebut dengan cepat, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.

Sementara, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Wahidah mengatakan, tujuan kegiatan forum tersebut adalah tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN-KIS, meliputi penyampaian saran dan gagasan pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis.

Baca Juga :   Voucher Sembako Ditukar di Alfamidi Dipastikan Hoax

Selain itu kata Wahidah, diharapkan ada pemahaman yang sama dalam mendukung program JKN-KIS.

Turut hadir dalam rapat itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parmout, Ir Lewis, Kepala  Dinas Kesehatan, dr Agus S Hadi dan beberapa pejabat lainnya. AJI

Komentar

News Feed