oleh

Wali Kota Harap Rehab-Rekon di Teluk Palu Dipercepat

SULTENG RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana terkait rencana pembangunan coastal protection, elevated road dan Jembatan Palu IV serta permasalahan pertanahan di wilayah kelurahan di ruang rapat bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Jumat (10/7/2020).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Palu, Hidayat, berharap Kepala Balai (Kabalai) Wilayah Sungai (BWS) III Sulteng, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu serta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng melakukan percepatan rehab-rekon dengan memperjelas empat hal.

Pertama, kata Hidayat, terkait tambatan perahu atau pelabuhan perahu bagi nelayan enggan direlokasi. Kedua, master plan kawasan  pariwisata yang akan dibangunkan cafe di lahan bekas tempat tinggal warga. Ketiga, Huntap Satelit untuk 60 KK nelayan tulen. Keempat, peta Zona Rawan Bencana (ZRB).

“Keempat hal itu harus jelas, tetapi jika empat hal ini tidak bisa jelas saya mohon maaf saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena, kewenangan pembangunan Rehab Rekon Kota Palu ada di Kementerian PUPR,” kata Wali Kota Hidayat.

Menurutnya, terkait rancangan tambatan perahu nelayan harus segera dipaparkan kepada masyarakat Kampung Lere yang sudah siap maupun enggan direlokasi ke Huntap.

Begitu juga dengan master plan kawasan  pariwisata yang akan dibangunkan cafe di lahan bekas tempat tinggal warga, dengan ketentuan boleh digunakan, namun tidak untuk dimiliki.

“Saya sudah menghapuskan pasar ikan dan rusunawa yang akan dibangunkan Huntap satelit, namun hal ini belum jelas dan masyarakat menunggu itu. Kemudian terkait ZRB juga belum ada kejelasan, sehingga terhambat dengan persoalan relokasi dan stimulan. Saya mohon secepatnya karena hal ini sudah cukup lama,” ujar Hidayat.

Menanggapi hal itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) tiga Sulteng, Feryanto, menjelaskan, progres tambatan perahu nelayan sudah mencapai 50 persen.

“Kami akan membangun 7,2 kilometer dan sebagian akan kami Tanami mangrove. Disela 7,2 km ini akan ada daerah penyangga serta peninggian jalan sepanjang 4 km,” jelas Feryanto.

Perihal model perencanaan tanggul laut dengan top sekitar tiga meter kemudian jalan dari permukaan laut kurang lebih tiga meter.

“Realisasi akhir Juni 2020 sudah 50 persen dan kami menargetkan bisa selesai Desember 2020 sepanjang masalah sosial bisa teratasi,” jelasnya.

Hadir dalam rakor tersebut, Kadis  Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng, Syaifullah Djafar. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu. Wakapolres Palu, Kompol Abdul Azis. Kepala Dinas (Kadis) Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Kota Palu, Mohamad Rizal. Kadis Pekerjaan Umum Kota Palu, Iskandar Arsyad. Kepala BPN Kota Palu, Hosea Lintin. Sekkot, Asri L Sawayah. Camat dan Lurah. NDY

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed