oleh

DJPb Sulteng Intens Edukasi UMKM

SULTENG RAYA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tengah intens menggalakkan sosialisasi kepada pelaku UMKM di Sulteng terkait alur akses modal bantuan Pemerintah selama masa pandemi.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Kekanwil DJPb Sulteng, Irfa Ampri dalam sebuah webinar diselenggarakan Kadin Kota Palu, Jumat (10/7/2020) mengatakan, PP tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah resmi digulirkan mulai Senin (11/5/2020).

Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Sehingga, , para pelaku UMKM, khususnya di Sulteng, berani mengakses subsidi tersebut melalui alur telah ditentukan. Mulai dari pengajuan sampai pada pemenuhan kriteria UMKM ideal menerima bantuan, dalam hal ini subsidi bunga KUR,” kata Ifra.

Berdasarkan PMK Nomor 65 Tahun 2020, terdapat sejumlah syarat untuk bisa menerima subsidi bunga KUR. Diantaranya, ,emiliki plafon alias kredit pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar. Kedua, UMKM yang memiliki sisa pokok (Baki Debet) kredit/pembiayaan sebelum masa Pandemi Covid-19 (terdapat baki debet sampai dengan 29 Februari 2020). Selanjutnya, tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional.

“Keempat, memiliki kategori perfoming loan lancar (kolektabilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP,” jelasnya.

Subsidi yang dapat diajukan nasabah KUR meliputi kredit produktif digunakan investasi dan modal kerja, serta kredit kendaraan bermotor dan lain-lain termasuk kategori kredit investasi dan modal usaha.

Sebagai infromasi tambahan, subsidi bunga non KUR melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan disalurkan 102 bank umum, 1.507 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 176 Bank Perkreditan Rakyat Swasta (BPRS) dan 110 perusahaan leasing.

Subsidi bunga/margin paling lama hanya berkisar 6 bulan mulai dari 1 Mei 2020. Maksimal 2 akad kredit diperuntukan kepada nasabah dengan akumulasi kredit hingga Rp500 juta, dan 1 akad kredit untuk nasabah dengan akumulasi kredit Rp500 juta hingga Rp10 miliar.

Untuk besaran subsidi bunga/margin dari Lembaga Penyalur Program Pemerintah dibagi menjadi tiga plafon kredit atau pembiayaan. Pertama, Rp10 juta dengan subsidi maksimal 25 persen selama enam bulan. Kedua, RP10juta-Rp500 juta dengan subsidi 6 persen di tiga bulan pertama dan 3 persen selama tiga bulan berikutnya. Terakhir, Rp500juta hingga Rp10 miliar dengan subsidi 3 persen di tiga bulan pertama dan 2 persen untuk tiga bulan berikutnya. RHT

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed