oleh

Komisi II DPRD Sulteng Gelar Rapat Kerja Bersama Mitra

SULTENG RAYA – Komisi II DPRD Provinsi Sulteng  menggelar rapat kerja bersama mitranya untuk membahas pertanggungjawaban Pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Jumat (3/7/2020).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulteng,  Moh. Nur Dg Rahmatu itu diikuti oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

Pada kesempatan itu, Moh. Nur Dg Rahmatu menyampaikan bahwa sehubungan dengan hasil rapat paripurna yang berlangsung pekan lalu, Komisi II sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Sulteng dan pidato penyampaian anggota VI BPK-RI bahwa Sulawesi Tengah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini adalah kali ke 7 Sulawesi Tengah mendapatkan penilaian terbaik yaitu WTP. Tentu saja kami dari DPRD Provinsi Sulteng sangat mengapresiasi terhadap kerja pemerintah daerah pada pencapaian tersebut,”ujar Moh. Nur Dg Rahmatu.

Menurut politisi Partai Demokrat itu,  tercapainya opini WTP, tidak akan terjadi tanpa kerja tim dari semua OPD, sehingga harapan masyarakat dalam rangka menjadikan Sulawesi Tengah yang maju mandiri dan berdaya saing bisa terwujud.

Lebih lanjut, Moh. Nur Dg Rahmatu yang mengutip sambutan anggota VI BPK-RI menyampaikan bahwa meski mendapat opini WTP, bukan berarti tidak ada persoalan. Maka kata dia, DPRD Sulteng menyarankan kepada pemerintah daerah untuk membenahi daftar aset yang belum maksimal serta belanja modal yang belum dikerjakan secara maksimal.

“Sehingga kami dari DPRD perlu untuk menanyakan kepada OPD terkait, untuk menjelaskan dari pertanggungjawaban tersebut serta realisasi pelaksanaan APBD tahun 2020 sampai dengan triwulan II. Di dalam laporan pertanggungjawaban atas pertanyaan fraksi, disitu dipertanyakan beberapa OPD yang tidak mencapai target,” jelas Nur Rahmatu.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan dari DPRD Sulteng, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Abd. Wahab Harmain, menyampaikan bahwa realisasi untuk penerimaan pendapatan asli daerah hanya mencapai 92,17 persen.

Menurutnya, ada program IPDMIP dan program reaksi yang dikelola oleh dinas terkait untuk dikelola oleh Bapenda, Dinas Pertanian dan Dinas Cipta karya dan Sumber Daya Air total yang ditargetkan Rp13 Miliar dan terealiasi adalah Rp 11 miliar atau 84,32 persen.

Sedangkan program yang dikelola oleh dinas pertanian adalah sebesar Rp 1 miliar dan realisasi hanya 524 juta atau sebesar 30,30 persen.

“Ini yang mengakibatkan tidak tercapaiannya lain-lain pendapatan yang sah. Namun, dari beberapa item yang lain seperti jasa raharja  mencapai target. Bahkan dealer untuk kendaraan bermotor melebihi target dari 813 juta yang telah ditentukan, tetapi mencapai 833 juta. Ini khusus untuk pelayanan pendapatan yang sah sehingga realisasi itu hanya mencapai 92,17 persen,”jelasnya

Menurut Wahab, langkah-langkah yang dilakukan Bapenda Sulteng, khususnya tunggakan pajak itu ada kebijakan Gubernur yang menghapuskan denda pajak terhadap kendaraan bahkan pokok pajak dikurangi hingga 50 persen, bahkan diperpanjang lagi sampai Bulan Desember.

“Bahkan di tahun berjalan, kita kurangi atau bebaskan denda pajak. Ini adalah strategi pemerintah daerah untuk mengurangi tunggakan pajak dan mendapatkan dukungan Kementerian Dalam Negeri. Lalu posisi Triwulan II sampai di bulan Juni, Bapenda mencapai 48 persen,”jelasnya. *WAN

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed