oleh

Aksi Damai Di Kantor Dkp Sulteng, Aliansi Peduli Laut Morowali Tolak Izin Limbah Tailing

SULTENG RAYA – Aksi penolakan terhadap rencana Deep Sea Tailing Placement atau pembuangan limbah tailing di laut Kabupaten Morowali terus berlanjut.

Kali ini, Aliansi Peduli Laut Morowali mendatangi kantor Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) menuntut penolakan terhadap pembuangan limbah tailing ke perairan Kabupaten Morowali, Kamis (2/7/2020). 

Koordinator Aksi, Taufiq, menjelaskan, pembuangan limbah tailing ke laut Morowali mengancam habitat biota laut. Pasalnya, kandungan logam berbahaya dalam limbah tersebut, akan berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan.

“Limbah itu mengandung logam berbahaya dan akan mempengaruhi habitat biota laut,” kata Taufiq.

Menurut Taufiq, perairan Morowali merupakan kawasan perairan di barat Samudara Pasifick, mengandung keragaman spesies sangat tinggi dan menjadi penopang biota laut di sekitarnya.

“Maka dari itu, kekayaan ekosistem yang dimiliki menjadi habitat bagi banyak biota luat,” ucapny.

Selain berdampak terhadap habibat biota laut, pembuangan limbah itu, juga mempengaruhi keseimbangan iklim laut. Sehingga, keberlansungan lingkungan laut berada di ujung tanduk.

Alhasil, kata Taufiq, dampak buruk tersebut akan berdampak terhadap hasil tangkapan ikan serta kualitas ikan yang dikonsumsi masyarakat.

“Muaranya dari praktik ini akan mempengaruhi kesehatan dan perekonomian masyarakat pesisir jika rencana pembuangan limbah itu dilakukan,” ujarnya. 

Diketahui, permohonan pembuangan limbah tailing di laut dalam oleh PT QMB New Energi Material dan PT Huayuei Nickel Cobalt belum dimuat di dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil (RZ WP3K), sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RZ WP3K Provinsi Sulawesi tengah 2017-2037.

Baca Juga :   Disperdagin Ingatkan IKM Jeratan Hukum Perlindungan Konsumen

Aturan tersebut menjadi dasar  pengambilan  keputusan setiap pemanfaatan wilayah pesisir laut  dan pulau-pulau kecil di Sulteng. Termasuk izin  pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan Gubernur Sulteng.

Pada kesempatan itu, Aliansi Peduli Laut Morowali menuntut dua hal, yakni menolak rencana pembuangan limbah tailing  ke laut Morowali  serta mendesak Gubernur Sulteng tidak mengeluarkan izin tentang rencana  pembuangan limbah tailing ke laut terhadap dua perusahaan tersebut.

Kadis DKP: Perda RZ WP3K Tidak Membenarkan Pipa Tailing

Menyikapi aspirasi disuarakan masa aksi Aliansi Peduli Laut Morowali, di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah pada Kamis (2/7/2020), Kepala DKP Sulteng, Arif Latjuba, mengatakan, pemerintah daerah siap mengakomodasi aspirasi yang telah disuarakan masa aksi dan menjadi bahan kajian bersama.

Menurutnya, perlu dipahami, pemerintah daerah selaku organisasi yang memiliki teritori di Morowali telah memiliki pegangan regulasi yang termaktub dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir di Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K).

Baca Juga :   Palu Punya Produsen Telur ‘Raksasa’, Peternak Akui Belum Terekspos

Dalam regulasi tersebut, kata dia, yang diperbolehkan untuk dalam pembuangan limbah, yakni pipa listrik, pipa air dan pipa optik. Selain dari tiga pipa tersebut, tidak dibenarkan, termasuk pipa tailing.

“Tetap kita pemerintah jalankan Perda. Kemudian, ada Perutaran Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut yang menyatakan bahwa bilamana Perda tidak meng-cover hal-hal yang menyangkut proyek strategis nasional, itu di Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk bisa memberikan rekomendasi,” kata Arif saat melakukan audiensi dengan masa aksi.

Namun demikian, pihaknya akan tetap meminta kajian mendalam kepada Pemerintah Pusat, karena hal tersebut berhubungan erat dengan proyek strategis nasional.

“Nah, sepanjang RZ WP3K dan tidak juga menerbitkan rekomendasi yang sifatnya pertimbangan teknis yang mendasar, maka tentunya Pemerintah berpikir untuk tidak menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan pipa tailing itu,” katanya.

Ia menambahkan, aspirasi yang disuarakan Aliansi Peduli Laut Morowali akan menjadi referensi Pemerintah. Sebab, Pemerintah sejatinya menuruti kehendak rakyat, selama itu untuk kebaikan bersama bagi masyarakat Sulteng, khususnya masyarakat Morowali.

“Saya kira itu saja kita punya pegangan sama-sama, kemudian hal-hal yang seperti ini adalah memang untuk pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Morowali khususnya. Kami (pemerintah) juga masyarakat Sulteng, kami juga makan ikan dari Morowali, kami juga mengkonsumsi apa-apa yang dari Morowali, kami juga tidak mau hal-hal yang seperti ini terjadi,” katanya.

Baca Juga :   Sosisalialisasi Bahaya Narkoba Bagi Peserta Didik Harap Lebih Intensif

“Percayalah bahwa kami masih dalam posisi itu, kecuali memang, hal-hal yang menyangkut pertimbangan tadi, itu adalah ke pemerintah pusat. Kita akan sama-sama bicarakan dengan pemerintah pusat, bahkan kalau perlu anda ke DPR. Aspirasi ini kami terima, sama-sama kita kawal dan sama-sama berpikir positif,” ujarnya menambahkan.

Kadis sekali lagi menegaskan bahwa, RZ WP3K merupakan regulasi yang telah digodok oleh Pemerintah Daerah di DPRD. Dalam regulasi tersebut tegas dan jelas bahwa Deep Sea Tailing Placement tidak termasuk di dalamnya. Hal tersebut membuktikan, pemerintah telah memikirkan hal tersebut untuk masyarakat.

“Tapi anda lihat sekarang, coba anda ke Morowali, itu bukan berurusan dengan RZ WP3K. Ini jangan berbicara tailing. Tailing ini nanti. Coba anda lihat dari mana pembuangan yang dari smelter itu. Jangan bicara persoalan hal-hal yang menyangkut urusannya perikanan dulu. Coba lihat sekarang, jadi makanya hal-hal yang seperti ini, kami paham, kami tahu dan kami berpegang pada RZ WP3K, itu Perda yang kami godok, itu Perda yang kami minta di DPRD,” tuturnya. RHT/RAF

Komentar

News Feed