oleh

Sedih Tidak Bisa Hadiri Aksi Tolak RUU HIP

SULTENG RAYA – Salah seorang anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Imam Kurniawan Lahay mengaku, sedih tidak bisa hadir ditengah kerumunan massa aksi saat aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Palu pada Jumat (26/6/2020).

“Saya sangat sedih dan menyayangkan diri saya tidak berada di tengah massa aksi, karena adanya tugas jabatan sehingga tidak sedang berada di kota Palu,” kata Bonni Lahay sapaan akrabnya melalui rilisnya, Sabtu (27/6/2020).

Dirinya juga sangat mengapresiasi dan mendukung adanya aksi tersebut. “Saya mengapresiasi dengan aksi tersebut, apalagi menyangkut dengan kepentingan bangsa dan utamanya mengenai HAM,” jelasnya.

Diketahui, dalam aksi aliansi ummat Islam yang dilakukan di depan gedung DPRD Sulteng, Jumat (26/6/2020), massa aksi memiliki beberapa tuntutan yang dimana tuntutan tersebut berkaitan dengan RUU HIP.

Baca Juga :   Sering Banjir, Warga Balaroa Keluhkan Buruknya Drainase

Koordinator lapangan (Korlap), Akbar Al Haddad menjelaskan, perwakilan massa aksi dalam aliansi tersebut yang bertemu dengan anggota DPRD setempat, menginginkan kepada DPRD Provinsi Sulteng untuk memberhentikan pembahasan RUU tersebut, karena itu sangat melemahkan konsensus nasional kita yaitu Pancasila itu sendiri.

Padahal kata Akbar, kita sudah ketahui bersama bahwa dengan adanya Pancasila tersebut, itu yang membuat kita makin bersatu.

Korlap Akbar berharap, agar pihak DPR mendengarkan aspirasi rakyatnya sebagai wakil rakyat dan kami menilai bahwa upaya RUU HIP tersebut adalah gaya baru komunis yang bangkit lagi. “Kami meminta kepada pihak DPR untuk memberhentikan pembahasan RUU HIP tersebut, bukan menunda karena jika bahasanya adalah menunda berarti ada upaya kembali untuk membahas RUU HIP tersebut,” kata Akbar.

Baca Juga :   PKBI JMK OXFAM Bangun Jaringan Air Bersih di 7 Desa Terdampak Bencana

Selain itu kata Akbar, dalam aksi tersebut juga massa aksi menuntut kasus HAM yang ada di Poso. “Almarhum Qidam Alfariski, Sarifuddin dan Firman direnggut nyawanya secara sadis yang dimana diduga kuat dilakukan oleh oknum polisi dan sampai hari ini belum punya titik terang siapa pelakunya. Dalam aksi aliansi ummat Islam tersebut menuntu untuk segera mengevaluasi Operasi Tinombala yang dinilai sangat tidak profesionalisme. Sehingga massa aksi meminta ketika Almarhum Qidam Alfariski tidak mendapatkan keadilan maka Kapolda harus dicopot,” tegasnya. */YAT

Komentar

News Feed